Jakarta – Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga, mengatakan, presiden terpilih Pilpres 2024 Prabowo Subianto tidaklah harus membentuk Kementerian Koordinator (Kemenko) Infrastruktur. Menurut dia, pembentukan Kemenko baru ini justru akan menambah panjang birokrasi kemudian rantai koordinasi.
“Lebih baik pemerintah terus mempertahankan Kementerian Pekerjaan Umum dan juga Perumahan Rakyat yang digunakan telah ada,” kata Nirwono terhadap Tempo, Selasa malam, 8 Oktober 2024.
Ia menyimpulkan kinerja Kementerian PUPR terbilang cukup bagus. Kementerian tersebut, menurut Nirwono, semata-mata diperlukan tambahan dukungan pembiayaan dan juga kewenangan agar lebih tinggi efektif serta efisien pada bekerja. “Selain itu, agar bisa jadi secara langsung tancap gas dengan tugas yang digunakan diinstruksikan presiden,” ujarnya.
Kalaupun Prabowo hendak membentuk Kementerian Infrastruktur, Nirwono mengatakan, tambahan baik pemerintah baru meningkatkan kapasitas Kementerian PUPR yang dimaksud bertanggung jawab terhadap seluruh pengerjaan infrastruktur. Ia mengatakan, Direktorat Jenderal yang dimaksud telah ada, seperti Ditjen Sumber Daya Air, Cipta Karya, serta Bina Marga, bisa saja diperluas ke bidang pelabuhan, bandara, maupun stasiun kereta api.
“Ada juga tugas tambahan untuk revitalisasi sekolah juga peningkatan kelas rumah sakit umum daerah,” kata Nirwono.
Sebelumnya, ekonom sekaligus pengamat kebijakan rakyat UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, juga memaparkan pembentukan Kemenko Infrastruktur bukanlah hal mendesak. “Koordinasi lintas sektor bisa saja saling dijalankan kementerian teknis,” kata Achmad ketika dihubungi.
Alih-alih membentuk Kemenko baru, menurut Achmad, pemerintahan periode 2024-2029 lebih lanjut wajib mereformasi manajemen. “Ciptakan tata kelola yang digunakan lebih besar efisien tanpa harus membentuk Lembaga baru,” ujarnya.
Prabowo Subianto memang sebenarnya dikabarkan akan datang membentuk beberapa kementerian baru. Dalam laporan Majalah Tempo edisi 22 September 2024, sebagian narasumber yang tersebut mengetahui pembahasan nomenklatur kementerian, mengungkapkan Prabowo mungkin saja akan memiliki 44 menteri di dalam kabinet. Jumlah itu melonjak berbeda dengan 34 kementerian pada masa Presiden Joko Widodo.
Adapun salah satu Kemenko yang akan dibentuk Prabowo adalah Kemenko Infrastruktur. Sebelumnya adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, juga mengungkapkan Prabowo akan memecah Kementerian PUPR bermetamorfosis menjadi Kementerian Pekerjaan Umum juga Kementerian Perumahan Rakyat.
Rencana pembentukan Kemenko Infrastruktur sudah ada direspons Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Ia tidak ada menganggap pembaharuan bentuk kementerian ini sebagai persoalan. “Yang namanya organisasi, itu vehicle untuk manajemen. Jadi, tergantung pada pimpinan,” kata Basuki saat ditemui wartawan di dalam Kementerian PUPR, Jumat, 4 Oktober 2024.
Namun, ia menyatakan semakin berbagai jumlah total kementerian, maka semakin besar alokasi anggaran yang tersebut diperlukan. “Banyak Menko-nya, spending-nya juga lebih lanjut banyak. Yang tadinya 4 (Menko) jadi 6 (Menko),” ujar Basuki.
Artikel ini disadur dari Ekonom Sebut Prabowo Tak Perlu Bentuk Kemenko Infrastruktur: Lebih Baik Tingkatkan Kapasitas PUPR
