JAKARTA – Juru Bicara PDI Perjuangan (PDIP), Aryo Seno Bagaskoro menilai, panggilan pemeriksaan mantan Menteri Hukum dan juga HAM Yasonna H Laoly oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bernuansa politis.
Apalagi tak ada tindakan signifikan dari lembaga antirasuah pada menangkap Harun Masiku.
“Kasus yang digunakan dikaitkan kemudian dijadikan alasan untuk memanggil Pak Yasonna itu kan perkara yang tersebut sudah ada lama sekali juga berlarut-larut. Publik sudah ada mengamati tahapan drama demi drama yang mana terjadi dan juga tidak ada kunjung ada satu langkah yang digunakan tegas atau definitif yang dimaksud kemudian diambil, tetapi malah cenderung nuansanya politis,” terang Seno diambil Kamis (19/12/2024).
Apalagi, kata Seno, pemilihan gubernur 2024 sudah usai serta PDIP sudah pernah melakukan konsolidasi internal guna mempersiapkan kongres partai. Dalam proses itu, Seno menilai, banyak gangguan pada konsolidasi partai.
“Mulai dari pemasangan spanduk-spanduk provokatif di dalam jalan-jalan protokol pada Jakarta, lalu narasi besar sedemikian masif dijalankan pada medsos untuk tujuannya diksi agendanya itu tumbangkan banteng, tenggelamkan banteng, kalahkan banteng lalu seterusnya. Dari sisi lain lalu ada berbagai panggilan hukum terhadap elite-elite partai,” ujarnya.
“Buat kami ini sangat susah untuk kemudian tiada membayangkan bahwa persoalan hukum ini tak bermuatan politis,” imbuh Seno.
Kendati demikian, beliau berharap agar tindakan hukum seperti itu mampu dihentikan. Ia pun berharap KPK agar tak mempolitisasi hukum. Menurutnya, hukum harus berkeadilan dan juga dijalankan dengan prinsip yang digunakan baik.
