JAKARTA – Industri hulu minyak serta gas bumi dinilai perlu masih menjadi pilar penting di mewujudkan ketahanan energi nasional dalam bawah pemerintahan Prabowo-Gibran. Sebab, ketahanan energi menjadi landasan penting untuk mengupayakan pengerjaan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.
Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro mengatakan, sektor hulu migas masih memainkan peran sentral pada memenuhi keinginan energi nasional. Sampai akhir 2023, porsi minyak juga gas bumi pada bauran energi Indonesia masih sebesar 47%, sementara secara global porsi migas pada konsumsi energi masih sebesar 55,10%.
“Artinya, hingga 2050 minyak lalu gas bumi diperkirakan tetap saja mendominasi bauran energi global oleh sebab itu energi baru terbarukan (EBT) masih menghadapi tantangan teknis kemudian ekonomi,” kata beliau di dalam Jakarta, Rabu (9/10/2024).
Menurut Komaidi, ketahanan energi tidaklah cuma menyokong sektor energi, tetapi juga sangat terkait dengan ketahanan ekonomi. Mengacu pada target pemerintahan Prabowo-Gibran untuk memacu peningkatan kegiatan ekonomi 6-8% mulai tahun 2025 guna mencapai Indonesia Emas 2045, ujardia, konsumsi energi pun dipastikan harus meningkat. “Dalam upaya tersebut, konsumsi energi diperkirakan meningkat sekitar 1-1,5 kali lipat dari perkembangan ekonomi. Itu menjadikan pasokan energi yang mana stabil lalu terjangkau sebagai keperluan mendesak,”tegasnya.
Dalam kajian ReforMiner Institute, lanjut Komaidi, lapangan usaha hulu migas juga mempunyai keterkaitan yang tersebut erat dengan struktur perekonomian Indonesia, berhubungan dengan sekitar 120 sektor kegiatan ekonomi dari 185 sektor yang ada. Industri ini menyumbang sekitar 85% di pembentukan hasil domestik bruto (PDB) lalu berkontribusi 81% pada penyerapan tenaga kerja di dalam seluruh Indonesia. “Hal ini menunjukkan pentingnya sektor ini di membantu ketahanan energi juga sektor ekonomi nasional,” tuturnya.
Di sisi lain, lanjut Komaidi, jikalau lapangan usaha hulu migas tak beroperasi, dampak ekonomi yang dirasakan akan sangat besar. ReforMiner memperkirakan peluang kerugian yang bisa saja terjadi mencakup hilangnya Pendapatan Domestik Bruto senilai Rp420 triliun, penerimaan negara Rp200 triliun, lalu penanaman modal sekitar Rp210 triliun. Selain itu, permintaan devisa impor migas diproyeksikan meningkat tajam pada 2050, dengan perkiraan mencapai Rp2.500 triliun hingga Rp3.500 triliun.
Di bagian lain, Komaidi menekankan, kinerja bidang hulu migas Indonesia telah terjadi mengalami penurunan pada beberapa tahun terakhir. Rata-rata produksi minyak bumi lalu gas bumi Indonesia turun sekitar 3,06% juga 1,87% per tahun sejak 2013 hingga 2023. Penurunan ini juga tercermin pada cadangan minyak juga gas bumi yang menyusut masing-masing sebesar 5,34% lalu 7,49% per tahun pada periode yang mana sama.
Untuk mengatasi penurunan tersebut, lanjut Komaidi, sebagian langkah telah terjadi diambil oleh para pemangku kepentingan, termasuk penemuan cadangan migas baru di dalam Geng North (Kutai) juga South Andaman. Selain itu, beberapa proyek pengembangan di area Natuna juga optimalisasi sumur yang telah beroperasi juga terus dilaksanakan untuk meningkatkan kembali produksi migas nasional.
Pemerintah juga sudah menggalang lapangan usaha hulu migas melalui kebijakan yang mana meningkatkan kekuatan posisinya sebagai Proyek Krusial Nasional (PSN). Sejumlah regulasi seperti Perpres No.58/2017, Perpres No.56/2018, kemudian Perpres No.109/2020 diharapkan dapat mempercepat penyelenggaraan proyek-proyek hulu migas strategis.
Namun, imbuh Komaidi, permasalahan perizinan masih menjadi kendala utama yang dimaksud perlu segera diselesaikan. Kompleksitas perizinan, kata dia, yang melibatkan hingga 19 kementerian atau lembaga masih menjadi tantangan signifikan bagi pelaku perniagaan migas. Karena itu, Komaidi berharap pemerintah baru lebih tinggi proaktif di menyederhanakan proses perizinan ini agar produksi migas dapat meningkat, sesuai dengan filosofi Production Sharing Contract (PSC) yang tersebut menekankan peran negara sebagai pemilik sumber daya.
