JAKARTA – Bermacam-macam orang dari Ormas Garuda Sakti Bersatu (GARDA SATU) menyelenggarakan aksi demonstrasi di dalam depan Kedutaan Besar Tanah Melayu di dalam Jakarta, Hari Jumat (31/1/2025). Mereka menuntut pemerintah Malaya bertanggung jawab menghadapi insiden penembakan lima pekerja migran Indonesia (PMI) di dalam Perairan Tanjung Rhu, Tanah Melayu oleh Otoritas Maritim Negara Malaysia pada hari terakhir pekan (24/1/2025) pekan lalu.
Sekjen DPP GARDA SATU, Solihin Pure menegaskan, kejadian ini tidak yang mana pertama. Berdasarkan data Migrant Care, di 25 tahun terakhir setidaknya 75 warga negara Indonesia sudah menjadi korban kekerasan oleh aparat Malaysia.
“Pada intinya saya ingin menegaskan bahwa di kurun 25 tahun terakhir berdasarkan data Migrant Care dari 2005 sampai dengan 2025, kejadian hari ini yang digunakan tanggal 24 ini bukanlah baru pertama kali, tapi sudah ada berkali-kali,” kata Pure di dalam lokasi.
GARDA SATU juga memohonkan pemerintah Tanah Melayu memohon maaf secara resmi untuk rakyat Indonesia dan juga memberikan santunan untuk keluarga korban, khususnya untuk Sanggup Basri, salah manusia korban penembakan.
“Ini sesungguhnya kami sangat tegas mengancam untuk pemerintah Negara Malaysia agar segera memohon maaf terhadap seluruh rakyat Indonesia. Dan sekaligus juga meminta-minta terhadap pemerintah Malaya melalui Kedutaan Besar Malaya di dalam Ibukota Indonesia agar supaya memberi sangu (santunan), memberi bantuan, khususnya untuk Sanggup Basri dan juga keluarganya sebagai tanda duka. Itu harapan kami,” tegas Pure.
Dalam aksi tersebut, perwakilan Kedubes Malaysia, Jumadi menerima pernyataan sikap GARDA SATU kemudian berjanji menyampaikannya terhadap pemerintah Malaysia. Meski demikian, Pure menegaskan pihaknya akan mengadakan aksi lanjutan dengan jumlah total massa yang digunakan tambahan besar jikalau tuntutan merekan tiada segera ditanggapi.
“Tentu. Kalau tidaklah ditangkapi di 1 x 24 jam ini, kita akan turun dengan kekuatan lebih besar besar untuk mengepung pemerintahan Malaya di area Jakarta,” katanya.
Massa juga mendesak pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan penghentian ekspor komoditas strategis ke Malaysia, termasuk gas. Mereka berharap Presiden Prabowo Subianto segera mengambil langkah tegas stop ekspor gas Indonesia ke Malaysia.
