JAKARTA – Kelanjutan penyelenggaraan Ibu Pusat Kota Nusantara ( IKN ) kembali disangsikan di tempat sedang efisiensi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) besar-besaran yang tersebut dilaksanakan oleh pemerintah. Terbaru Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo mengatakan, ketika ini belum ada realisasi anggaran untuk perkembangan IKN .
Dody mengatakan, berbagai anggaran Kementerian PU diblokir oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berkaitan dengan adanya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan juga Belanja Negara kemudian Anggaran Pendapatan kemudian Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Sehingga total anggaran Kementerian PU tahun 2025 belaka tersisa Rp29,57 triliun.
“Realisasi anggaran IKN belum ada, kan anggaran kita diblokir semua. Anggarannya tak ada,” ujar Dody ketika ditemui di tempat Kompleks DPR RI, Kamis (6/2/2025).
Pada kesempatan itu, Dody mengaku hingga pada waktu ini belum ada rencana untuk melakukan kunjungan ke IKN meninjau progres perkembangan infrastruktur dasar yang tersebut dianggarkan sebelumnya. Sebab masih fokus untuk melakukan penyesuaian dengan anggaran yang digunakan tersedia.
Pembangunan IKN Jadi Beban APBN?
Apa yang diadakan Presiden sejalan dengan Pengamat Ekonomi, Yanuar Rizki yang tersebut sebelumnya menyatakan harus mengevaluasi belanja negara yang tersebut diwariskan dari era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Langkah ini dinilai penting untuk menjamin keberlanjutan fiskal pada sedang tekanan utang jatuh tempo yang terus meningkat.
“Beban berat belanja masa lalu ini kan harus dikatakan di-review kemudian ini pada akhirnya pelan-pelan ya beliau harus mengurangi diri juga dari bayang-bayang Jokowi. Itu keniscayaan, gimana lagi,” tambahnya.
Menurutnya, ruang fiskal pemerintah semakin menyempit, khususnya akibat lonjakan utang jatuh tempo yang diperkirakan mencapai Rp850 triliun per tahun pada 2025, 2026, hingga 2027.
Selain itu, proyek besar seperti Ibu Daerah Perkotaan Nusantara (IKN) dan juga kegiatan bantuan sosial (bansos) perlu ditinjau dari segi dampak juga efisiensinya. Apalagi, Prabowo juga sudah pernah menginstruksikan untuk melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp306 triliun.
“Kalau sekarang sebetulnya kalau kita lihat dengan kendati bukan mengucapkan IKN kan telah tidak ada lagi jadi besar. Ya kemudian ia mencoba mengefektifkan makan bergizi gratis. Kemudian beliau mulai menyadari ruang fiskal yang menyempit melakukan penghematan Rp306 triliun,” kata Yanuar.
Update Pembangunan IKN
Sementara itu sebelumnya dilaporkan perkembangan IKN hingga akhir tahun 2024 mencapai 87,9%. Total anggaran yang telah digelontorkan hingga akhir 2024 mencapai Rp40,29 triliun.
Dody menjelaskan alokasi anggaran sebesar Rp40,29 triliun meliputi sebagian sektor mulai dari sumber daya air sebesar Rp1,46 triliun, bina marga sebesar Rp18,32 triliun, cipta karya dengan Rp12,09 triliun, kemudian perumahan sebesar Rp8,43 triliun.
