LONDON – India secara resmi melarang PNS menggunakan alat kecerdasan buatan (AI) seperti Pengolah Bahasa Alami GPT juga DeepSeek ketika berkerja. Langkah ini diambil untuk melindungi data sensitif pemerintah dari kemungkinan kebocoran atau penyalahgunaan.
Keputusan ini mencerminkan kegelisahan global terhadap keamanan data di penyelenggaraan AI. Tidak semata-mata India, beberapa negara lain seperti Australia lalu Italia juga telah terjadi memberlakukan pembatasan terhadap DeepSeek lantaran ketidakjelasan pada cara sistem yang disebutkan mengurus data pengguna.
Dalam surat edaran yang digunakan dikonfirmasi oleh tiga pejabat kementerian keuangan India, pemerintah menegaskan bahwa pemanfaatan alat Kecerdasan Buatan dalam komputer kemudian perangkat kantor dapat membahayakan kerahasiaan dokumen.
“Telah ditetapkan bahwa perangkat Teknologi AI lalu aplikasi mobile Teknologi AI (seperti ChatGPT, DeepSeek, kemudian lainnya) di dalam komputer kemudian perangkat kantor mengakibatkan risiko terhadap kerahasiaan data juga dokumen pemerintah,” ujar penasihat Kementerian Keuangan India, diambil dari Reuters.
Larangan ini tampaknya semata-mata berlaku untuk perangkat yang tersebut digunakan pada pekerjaan resmi dalam kementerian. Namun, belum ada kejelasan apakah aturan sama akan diterapkan di dalam kementerian lainnya.
Menariknya, langkah ini muncul di area berada dalam kunjungan ketua eksekutif OpenAI, Sam Altman, ke India. Hal ini semakin menyoroti dinamika global pada regulasi AI, di area mana pemerintah berupaya menyeimbangkan faedah teknologi dengan keamanan data.
Bagaimana kebijakan ini akan berdampak pada adopsi Kecerdasan Buatan pada sektor pemerintahan India masih menjadi pertanyaan besar. Namun, langkah ini menunjukkan bahwa pengamanan data tetap memperlihatkan menjadi prioritas utama bagi pemerintah di area era digital ini.
