JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto melantik Brian Yuliarto sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, juga Teknologi (Mendikti Saintek) menggantikan Satryo Soemantri Brodjonegoro pada Rabu (19/2/2025). Pelantikan ini merupakan langkah pertama di pembaruan kabinet dalam awal masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Reshuffle kabinet perdana ini menjadi jawaban menghadapi kritik rakyat terhadap kinerja 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran. Meski sejumlah pencapaian positif, tapi selama masa itu terdapat beberapa orang menteri yang mana dianggap berkinerja buruk berdasarkan survei beberapa lembaga, sehingga muncul pertanyaan masyarakat apakah Presiden Prabowo akan melakukan reshuffle kabinet atau tidak.
Dalam artikel ini, dibahas lebih lanjut lanjut mengenai menteri-menteri yang kinerjanya dinilai kurang memuaskan serta mungkin saja berisiko digeser.
3 Menteri Prabowo yang Dinilai Banyak Pihak Layak Di-reshuffle
1. Menteri Hak Asasi Manusia: Natalius Pigai
Natalius Pigai adalah Menteri Hak Asasi Manusia yang mana mendapat sorotan tajam sebab dinilai tidaklah maksimal pada menjalankan tugasnya. Berdasarkan survei yang tersebut dirilis oleh Celios pada 21 Januari 2025, Pigai memperoleh nilai -113 poin, bilangan yang mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerjanya. Salah satu alasan utama mengapa Pigai mendapat penilaian negatif adalah ketidakhadirannya di mengatasi pelanggaran HAM yang mana terjadi di dalam beberapa daerah, seperti dugaan pelanggaran HAM pada proyek strategis nasional di tempat Pulau Rempang, Batam, dan juga persoalan hukum pagar laut di area Tangerang, Banten.
Kritik terhadap Natalius Pigai:
1. Pigai dianggap bukan menunjukkan kinerja nyata pada 100 hari pertama pemerintahannya.
2. Sejumlah anggota DPR, termasuk Fraksi PDIP, menyoroti ketidakaktifan Pigai di menyelesaikan hambatan HAM.
3. Selama menjabat, Pigai tidak ada terlihat turun segera ke lapangan untuk menangani kasus-kasus pelanggaran HAM seperti yang digunakan diharapkan berbagai pihak, berdasarkan pengalamannya di dalam Komnas HAM sebelumnya.
Jika kinerjanya terus merosot, tidaklah menghentikan kemungkinan Presiden Prabowo akan mempertimbangkan reshuffle untuk menggantinya dengan sosok yang mana lebih lanjut terlibat juga berazam terhadap proteksi hak asasi manusia.
2. Menteri Koperasi kemudian UKM: Budi Arie Setiadi
Budi Arie Setiadi, yang mana menjabat sebagai Menteri Koperasi kemudian Usaha Kecil dan juga Menengah (UKM), juga masuk pada daftar menteri dengan kinerja buruk. Berdasarkan survei Celios, Budi Arie memperoleh nilai -61 poin. Meskipun memiliki latar belakang yang tersebut cukup baik, ia dinilai kurang mampu menciptakan terobosan baru di menjalankan koperasi serta memperbaiki perekonomian usaha kecil. Bahkan, beberapa pihak menilai Budi Arie tiada memberikan perubahan yang tersebut berarti untuk sektor UKM yang sangat penting bagi sektor ekonomi Indonesia.
Kritik terhadap Budi Arie Setiadi:
1. Minimnya kebijakan atau inisiatif yang terukur untuk meningkatkan kinerja koperasi kemudian UMKM.
2. Kasus pencurian data yang digunakan melibatkan staf Kementerian Komunikasi kemudian Informatika (Kominfo), yang dimaksud sebelumnya berada di dalam bawah pengawasannya, memperburuk citra Budi Arie.
3. Kasus kerja sejenis dengan pengelola judi online yang dimaksud melibatkan anak buahnya semakin menambah kontroversi mengenai kredibilitas Budi Arie di menjadi pemimpin kementerian.
Sektor UKM serta koperasi memerlukan pemimpin yang dimaksud mampu berinovasi dan juga menghadirkan solusi konkret untuk menggalang perekonomian rakyat. Bila Budi Arie bukan dapat memperbaiki kinerjanya, reshuffle kabinet bisa saja menjadi langkah yang dimaksud tepat untuk menggantikannya.
3. Menteri Tenaga serta Narasumber Daya Mineral: Bahlil Lahadalia
Bahlil Lahadalia, yang dimaksud juga menjabat sebagai Menteri Energi lalu Sumber Daya Mineral (ESDM), mendapat penilaian yang mana kurang baik pada survei Celios. Bahlil, yang mana dikenal sebagai Ketua Umum Partai Golkar, memperoleh nilai -41 poin, menjadikannya salah satu menteri dengan kinerja terburuk. Salah satu kebijakan yang mendapat kritik keras adalah rencana penghapusan pengecer LPG 3 kg. Kebijakan ini ditujukan untuk menyederhanakan distribusi subsidi, namun justru mengakibatkan polemik besar di tempat masyarakat.
Kritik terhadap Bahlil Lahadalia:
1. Kebijakan penghapusan pengecer LPG 3 kg yang tersebut menyebabkan antrean panjang kemudian kesulitan bagi penduduk kecil untuk mendapatkan gas subsidi.
2. Konsekuensi sosial dari kebijakan ini sangat besar, oleh sebab itu sejumlah peniaga kecil yang kehilangan sumber penghasilan merek akibat kebijakan tersebut.
3. Meskipun tujuannya baik, kurangnya sosialisasi kemudian perencanaan yang digunakan matang menyebabkan kebijakan ini menjadi permasalahan bagi rakyat.
Mengingat kontroversi ini dan juga peluang gangguan sosial yang mana ditimbulkan, reshuffle kabinet dapat menjadi langkah yang digunakan diperlukan untuk mengganti Bahlil dengan sosok yang tersebut tambahan mampu merancang kebijakan yang digunakan lebih tinggi bijaksana juga berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Mengapa Reshuffle Kabinet Prabowo Diperlukan?
Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan reshuffle kabinet bukanlah hal yang digunakan mudah. Namun, berdasarkan hasil survei kemudian analisis kinerja menteri, ada beberapa alasan kuat mengapa reshuffle kabinet sangat diperlukan:
1. Menguatkan Performa Pemerintah: Prestasi beberapa menteri yang dimaksud dinilai buruk dapat merugikan citra pemerintahan. Jika merek tak dapat menunjukkan hasil yang digunakan positif, pemerintah kemungkinan besar akan kehilangan dukungan dari masyarakat, teristimewa apabila permasalahan yang dimaksud berlarut-larut tanpa ada perbaikan.
