
DKI Jakarta – Rusdi Kirana merupakan sosok dibalik maskapai Lion Air yang dimaksud terkenal miliki tarif terjangkau. Kebijakan tiket terjangkau itu sejalan dengan slogan yaitu "We Make People Fly".
Bisnis maskapai penerbangan itu dimulai oleh Rusdi dengan modal US$10 jt pada Oktober 1999. Ia menggagas "revolusi" pada dunia penerbangan dengan konsep biaya hemat (low cost carrier).
Awalnya kebijakan itu menuai sejumlah tentangan dari berubah-ubah pihak, khususnya sesama perusahaan penerbangan. Bahkan Rusdi mengaku pernah dihujat dan juga dihujani pertanyaan tentang modal asing hingga rasa nasionalisme selama tujuh jam pada Komisi IV DPR-RI.
Lion Air dituding memiliki hubungan dengan perusahaan penerbangan Singapura, padahal kenyataannya nama Lion diambil dari zodiak dirinya sendiri yang mana orang Leo.
Saat itu juga, ia sempat dituduh tiada nasionalis akibat kebijakan yang tersebut menimbulkan tiket murah. Namun, Rusdi membantahnya.
Berkat gebrakannya yang digunakan berbagai menuai kontroversi ini, Lion Air memiliki 24 pesawat yang tersebut terdiri dari 19 MD80 juga lima pesawat DHC-8-301 cuma di tempo enam tahun.
Dari sisi jumlah agregat penumpang, Lion meraih 600.000 khalayak tambahan per bulan atau menguasai 40 persen dari seluruh segmen pasar.
Pada 2004 Lion Air menempati tempat kedua, setelahnya Garuda Indonesi pada total penumpang yang digunakan diterbangkan.
Prestasi ini ternyata belum mampu menciptakan pria kelahiran Cirebon, 17 Agustus 1963 itu merasa puas. Ia terus mengembangkan sayap-sayap industri Lion Air kemudian berniat menjadi market leader di penerbangan domestik.
Maka ia pun terus mempersiapkan mulai infrastruktur, rute penerbangan, hingga penambahan jumlah total pesawat.
Lion Air Group yang digunakan dipimpinnya berubah jadi sebuah perusahaan yang tersebut membawahi beberapa anak perusahaan yaitu Lion Air, Wings Air, Batik Air, Malindo Air, Thai Lion Air, hingga Super Air Jet.
Untuk infrastruktur, Rusdi bekerja identik dengan pihak TNI AU juga PT Dirgantara Indonesia, menyewa hanggar di Lapangan Udara Bebas Husein Sastranegara, Bandung untuk dijadikan Lion maintenance facility (LMF). Ia juga membeli simulator pesawat bekas dari Skandinavia Air untuk melatih para pilotnya.
Selain itu, Lion Air juga melakukan kerja serupa dengan TNI AU untuk berubah menjadi pengelola Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta. Dengan demikian, kemungkinan besar base dari pesawat-pesawat Lion Air akan beralih ke Bandara Halim Perdanakusumah.
Untuk rute penerbangan domestik, ketika ini Lion Air telah dilakukan mendarat di dalam 36 kota besar di Indonesia. Dalam jalur internasional, Lion Air juga melayani penerbangan ke Singapura, Penang, Kuala Lumpur, Ho Chi Minh, kemudian Seoul. Mereka juga akan mengembangkan jalur ke Asia Tengah dan juga Asia Timur, seperti ke Hong Kong lalu Tiongkok.
Karier politik
Selain di globus penerbangan, Rusdi juga melebarkan kariernya ke ranah kebijakan pemerintah pada tahun 2013.
Ia bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan juga resmi menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai pada 12 Januari 2014.
Kemudian, pada periode 2015 hingga 2017, Rusdi dipercaya untuk berubah menjadi salah satu anggota Dewan Pertimbangan Presiden ke periode awal pemerintahan Jokowi 2014-2019.
Setelah itu, Ia sempat didaulat sebagai Duta Besar (Dubes) Luar Biasa kemudian Berkuasa Penuh (LBBP) Republik Indonesi untuk negara Malaysia.
Rusdi Kirana ditunjuk oleh presiden Jokowi pada tanggal 18 Mei 2017.
Kala itu, Rusdi berjanji akan memprioritasnya penanganan Tenaga Kerja Nusantara (TKI), baik yang tersebut legal maupun ilegal, teristimewa Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang jumlahnya sangat banyak ke negara tersebut.
Pada 9 Juli 2020 silam, Rusdi Kirana resmi mengakhiri tugasnya sebagai Dubes Tanah Air untuk Malaysia.
Bersama sang istri, Rusdi pun pamit ke Raja Tanah Melayu untuk pulang ke Indonesia.
Saat ini, Rusdi Kirana kembali ditunjuk sebagai Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) serta mendampingi Ketua Umum Muhaimin Iskandar.
Artikel ini disadur dari Profil Rusdi Kirana sang pemilik Lion Air yang juga politikus PKB






