JAKARTA – Menteri Perumahan juga Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersatu Wamen PKP Fahri Hamzah memohonkan tambahan anggaran sebesar Rp48 triliun untuk Kementerian Keuangan ( Kemenkeu ) untuk menggalang banyak kegiatan di dalam tahun 2025.
Maruarar menjelaskan, setidaknya ada beberapa acara bidang perumahan yang tersebut akan dilaksanakan dan juga permintaan dana yang dimaksud diusulkan guna memperkuat Rencana 3 Juta Rumah untuk masyarakat.
“Kami mengharapkan dukungan dan juga masukan dari Kementerian Keuangan terkait dengan usulan acara dan juga permintaan anggaran Kementerian PKP,” kata Maruarar pada keterangan resmi, Hari Sabtu (16/11/2024).
Menteri PKP menyatakan, dirinya juga mengajukan permohonan agar Kemenkeu mengirimkan pegawai juga pejabat yang tersebut berkompeten untuk membantu dan juga menduduki jabatan pada Kementerian PKP. Hal itu dijalankan agar penyelenggaraan acara perumahan yang sudah ada direncanakan dapat terkoordinasi dengan baik dan juga mendapatkan dukungan pengawasan dari Kementerian Keuangan.
“Saat ini total anggaran yang digunakan tersedia untuk 2025 hanya sekali Rp5,1 triliun. Sedangkan berdasarkan usulan Satgas Perumahan keinginan dana pembangunan rumah Rp53,6 triliun, sehingga ada permintaan tambahan anggaran sekitar Rp48,4 triliun. Kami berharap dukungan Kemenkeu pada penganggaran Kementerian PKP,” kata Maruarar.
Selain itu, Menteri PKP juga menyampaikan struktur organisasi Kementerian PKP dan juga beberapa orang keperluan SDM yang tersebut akan bertugas di tempat banyak unit kerja yang digunakan ada.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan, pihaknya siap memberikan dukungan terhadap berbagai inisiatif perumahan pro rakyat seperti 3 Juta Rumah. Hal itu diperlukan dikarenakan sektor properti dapat membuka kran pembangunan ekonomi sekaligus menyokong berjalannya sektor sektor kemudian membuka lapangan pekerjaan bagi warga luas.
“Kami memberikan dukungan terhadap Rencana Kementerian PKP. Namun kami akan berkoordinasi lebih lanjut lanjut mengenai keinginan anggaran yang tersebut diperlukan,” kata Wamenkeu.
