TANGERANG – Ketua Pertemuan Kebangsaan Provinsi Banten, Laksamana Pertama TNI (Purn) Sony Santoso menanggapi pernyataan Menteri Kelautan dan juga Perikanan Sakti Wahyu Trenggono terkait pencabutan pagar laut oleh TNI AL . Menteri KKP berpandangan bahwa semestinya pagar laut itu tiada buru-buru dicabut.
Menurutnya, pernyataan Menteri KKP Wahyu Trenggono tiada berdasar dan juga mencederai semangat pengabdian TNI AL yang digunakan selama ini bertugas melindungi kedaulatan laut lalu publik nelayan.
“Tindakan TNI AL bersatu penduduk nelayan dijalankan berdasarkan perintah Presiden Prabowo Subianto juga sesuai dengan tugas pokok dan juga fungsi (tupoksi) TNI AL,” kata Sony Santooso terhadap wartawan, Mingguan (19/1/2025).
Ia menjelaskan, sebagai institusi penjaga kedaulatan laut, TNI AL bertugas melindungi kepentingan bangsa, termasuk hak-hak penduduk nelayan. “Mereka (TNI AL) hanya saja menjalankan tugas negara, tidak bertindak sembarangan,” ujar Sony.
Tupoksi TNI AL meliputi melaksanakan pertahanan negara dalam laut, menyelenggarakan operasi militer untuk menghadapi ancaman, dan juga melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan seperti pencarian lalu penyelamatan (SAR). Selain itu, TNI AL juga berperan terlibat pada patroli keamanan laut guna menjaga dari berbagai bentuk kejahatan, seperti perompakan, penyelundupan, serta terorisme.
“Pembongkaran pagar laut dalam Tangerang adalah bentuk nyata dari pengabdian TNI AL pada melindungi hak-hak masyarakat. Apa yang dimaksud dilaksanakan TNI AL sepenuhnya sejalan dengan perintah Presiden juga menjadi wujud pengamalan tugas mereka untuk menjaga kedaulatan laut Indonesia,” kata purnawirawan bintang satu TNI AL ini.
Sony mengkritisi keras Menteri Trenggono yang dianggap tiada memahami tugas dan juga fungsi TNI AL dan juga menghasilkan pernyataan yang tersebut mengakibatkan kontroversi. “Seorang pejabat negara harus bersikap bijaksana juga memahami kedudukan juga tanggung jawab masing-masing institusi. Pernyataan seperti ini hanya sekali akan memicu polemik serta merusak kekuatan sinergi antarlembaga negara, katanya.
Ia mendesak Presiden Prabowo mengevaluasi kinerja Menteri Kelautan lalu Perikanan yang dinilai kerap mengeluarkan pernyataan kontroversial dan juga memproduksi gaduh.
