JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan untuk Menteri Tenaga juga Informan Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia pada pertemuan di area Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa, 4 Februari 2025. Pertemuan yang disebutkan mengkaji terkait kelangkaan LPG 3 kilogram (kg) akibat Kementerian Daya serta Narasumber Daya Mineral (ESDM) melarang jualan sampai ke tingkat pengecer atau warung kelontong.
“Bapak presiden memerintahkan ke saya sejak dari tadi malam, tadi pagi sampai dengan hari ini, tugas kami menghadapi arahan bapak presiden adalah melakukan konfirmasi seluruh proses subsidi tepat sasaran,” kata Bahlil di tempat Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).
“Yang kedua di area tata kelolanya harus baik. Yang ketiga, rakyat dipastikan harus segera mendapat apa yang mana menjadi permintaan mereka, teristimewa menyangkut LPG. Jadi harus dapat, jangan jauh-jauh kata bapak presiden,” sambungnya.
Prabowo, kata Bahlil, menginstruksikan reformasi subsidi LPG agar lebih tinggi tepat sasaran juga tak lagi disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.
“Jujurlah, ada oknum-oknum yang mana main untuk menyalahgunakan subsidi ini masa kita mau biarkan? masa kita mau kalah dari peserta ini? Kalau saya sih itu aja,” jelasnya.
Bahlil mengungkapkan bahwa reformasi subsidi LPG menjadi perhatian utama pemerintah, teristimewa akibat skema yang dimaksud ada pada waktu ini sudah ada berlangsung selama lebih besar dari 20 tahun tanpa inovasi signifikan. Bahlil pun menegaskan bahwa subsidi LPG yang mencapai Rp87 triliun per tahun harus benar-benar dirasakan publik yang mana berhak.
“Diharapkan rakyat mendapatkan harga jual dengan yang digunakan semurah-murah mungkin. Tapi kenyataannya kan sekarang, jujur kita katakan, ada di dalam tingkat sampai tingkat warga itu, dibeli sampai biaya Rp25.000 per tabung. Tidak cuma itu, ada juga yang mana mengoplos. Hal ini kan sayang,” kata Bahlil.
Prabowo, kata Bahlil, juga menegaskan bahwa penataan subsidi harus dijalankan agar bukan terjadi pemborosan anggaran dan juga kebocoran di area tingkat distribusi. Sebagai solusi, pemerintah telah dilakukan mengubah sistem distribusi LPG di area tingkat pengecer dengan meninggikan status merekan menjadi sub pangkalan yang tersebut lebih tinggi mudah diawasi.
