JAKARTA – Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah terjadi mengumumkan bahwa beliau akan menghentikan pendanaan ke Afrika Selatan , usai menuduh pemerintah negara itu “menyita” tanah. Trump menerangkan pada sebuah postingan pada jaringan Truth Social, menuding Pretoria melakukan “pelanggaran hak asasi manusia besar-besaran.”
“Amerika Serikat bukan akan mendukungnya, kami akan bertindak. Saya juga akan memotong semua pendanaan masa depan ke Afrika Selatan sampai penyelidikan penuh menghadapi situasi ini selesai!” katanya.
Bulan lalu, Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa menyetujui secara resmi RUU kontroversial yang dimaksud memungkinkan pemerintah untuk mengambil alih properti tanpa kompensasi di kondisi tertentu. Undang-undang baru ini bertujuan untuk mengatasi kesenjangan rasial pada kepemilikan tanah, permasalahan lama pada ekonomi paling forward dalam Afrika sejak Apartheid berakhir pada tahun 1994.
Pemerintah telah dilakukan menetapkan target untuk mentransfer 30% lahan pertanian dari petani epidermis putih -yang sebagian besar masih menguasainya- terhadap rekan-rekan epidermis hitam hingga tahun 2030. pemerintahan Afrika Selatan menyatakan bahwa selama era Apartheid, ribuan keluarga lapisan kulit hitam dipindahkan secara paksa dari tanah mereka pada bawah Undang-Undang Tanah Pribumi tahun 1913.
Sementara itu, Pretoria menjelaskan bahwa Undang-Undang Pengambilalihan tidak ada mengizinkan pengambilalihan sewenang-wenang lalu butuh kesepakatan dengan pemilik properti. Namun para kritikus memberi peringatan bahwa hal itu dapat mengakibatkan situasi yang mirip dengan penyitaan tanah Zimbabwe pada tahun 1980-an.
Kelompok oposisi terbesar pada Afrika Selatan lalu salah satu partai pada pemerintahan koalisi Ramaphosa, “sangat menentang” undang-undang baru, hingga mengancam akan segera menempuh jalur hukum.
Pretoria berada di dalam bawah tekanan dari mitra Baratnya, khususnya AS, di beberapa tahun terakhir, sebagian lantaran hubungan dekatnya dengan Rusia. Terlebih Afrika Selatan diketahui merupakan salah pendukung utama BRICS , kelompok negara berprogres yang digadang-gadang akan menyaingi dominasi AS.
Menurut statistik pemerintah AS, Washington menyisihkan hampir USD440 jt bantuan ke Afrika Selatan pada tahun 2023.
Dalam sebuah pernyataan resmi, Ramaphosa menyatakan ia akan melibatkan Trump tentang kebijakan reformasi tanah kemudian isu-isu kepentingan bilateral, mengacu pada Negeri Paman Sam sebagai “mitra urusan politik kemudian perdagangan strategis utama untuk Afrika Selatan.”
“Afrika Selatan adalah demokrasi konstitusional yang digunakan berakar kuat di supremasi hukum, keadilan lalu kesetaraan. otoritas Afrika Selatan belum menyita tanah apapun,” katanya.
