JAKARTA – Mantan Menteri Koordinator Area Politik, Hukum, dan juga Security (Menko Polhukam) Mahfud MD merasa nasionalisme terlukai meninjau situasi hukum di tempat Indonesia pada waktu ini. Negara didikte oleh bandit juga diam saja.
Hal itu disampaikan Mahfud MD pada Inisiatif Terus Terang berjudul ‘Jangan Biarkan Negara Didikte Bandit’ yang mana diunggah pada kanal YouTube Mahfud MD Official, Selasa (14/1/2025). Awalnya, mantan Menteri Kehakiman era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu menyoroti beberapa jumlah persoalan hukum hukum di area Indonesia. Antara lain, persoalan hukum korupsi tata niaga komoditas timah yang dimaksud merugikan negara Rp300 triliun, persoalan hukum pagar laut, tindakan hukum suap hakim yang dimaksud melibatkan pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar, dan juga mobil dinas pejabat negara RI 36 yang tersebut Patwalnya dinilai arogan.
“Saya anu Mas, merasa apa ya, pertama kasihan untuk rakyat, yang tersebut kedua apa ya, rasa nasionalisme saya itu merasa terlukai juga. Bukan hanya sekali rasa ketidakadilan, rasa nasionalisme. Masak negara didikti oleh cecunguk-cecunguk begitu. Terluka saya. Hal ini negara begitu besar, diatur oleh bandit-bandit kayak gitu negara diam, pura-pura nggak tahu,” kata Mahfud MD dikutip, Rabu (15/1/2025).
Ketika terjadi suatu kasus, kata Mahfud, rutin kali bukan ada pihak yang mengakui, bahkan saling lempar tanggung jawab dengan dalih tidaklah tahu. Padahal, menurut Mahfud, setiap urusan sudah ada pembagian tugasnya.
“Bahkan untuk menerangkan mobil RI 36 cuma saling bilang tidak ada tahu coba. Nggak ada yang dimaksud berani menerangkan ini loh aturannya. Baru sesudah ribut dan juga mengelak, ada yang ngaku. Oh tidak saya itu, itu mobil saya tapi saya tak ada di dalam situ,” katanya.
Mahfud menekankan bahwa mobil dinas pejabat bukan boleh dipakai orang lain, tanpa ada pejabatnya di dalam dalamnya. Mahfud kemudian menceritakan belasan tahun memakai mobil dinas, istrinya tidaklah boleh naik mobil dinasnya tanpa ada dirinya.
“Apalagi anak, apalagi orang lain, apalagi preman yang duduk di dalam situ, nggak boleh dong. Harus tahu dari menit ke menit, ajudan itu harus mencatatkan mobilnya dipakai siapa. Nggak boleh orang lain duduk di dalam situ,” tandas Mahfud MD.
“Nah ini jalan dikawal lagi kan, bilang nggak ada orangnya lah, nggak ada inilah, pejabat nggak jujur ini, pejabat nggak jujur. Tersinggung saya, negara kok jadi kayak gini, jadi kayak kampungan,” tandasnya.
