SURABAYA – Menjelang peresmian Danantara pada 24 Februari 2025, super holding BUMN ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi kemudian daya saing dunia usaha nasional, mirip dengan model Temasek Holdings di area Singapura. Danantara akan segera mengatur aset tujuh BUMN besar dengan nilai total Rp14.715 triliun.
Pengamat Hukum serta Pembangunan, Hardjuno Wiwoho mengingatkan, prospek risiko yang mana sanggup muncul, teristimewa apabila mengamati pengalaman buruk skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia ( BLBI ) pada krisis ekonomi 1998.
Meskipun pembentukan Danantara mengakibatkan harapan baru bagi pengelolaan aset negara, namun pengalaman traumatis BLBI menunjukkan bahwa pengawasan ketat harus menjadi prioritas utama.
“Dalam tindakan hukum BLBI, kita mengawasi bagaimana dana negara dapat disalahgunakan akibat lemahnya pengawasan juga intervensi urusan politik yang tersebut kuat. Jika Danantara bukan dikelola dengan transparansi juga akuntabilitas tinggi, ada risiko skenario mirip terjadi,” ujar Hardjuno di dalam Surabaya, Kamis (20/2/2025).
Dalam skema BLBI, pemerintah mengucurkan Rp144,5 triliun untuk menyelamatkan bank-bank yang dimaksud terdampak krisis. Sayangnya, dana yang disebutkan banyak yang digunakan tidak ada kembali ke negara akibat penyalahgunaan oleh bankir dan juga konglomerat yang mana memiliki hubungan dengan elite politik.
Hardjuno menilai bahwa skenario sama dapat terjadi pada Danantara apabila tidaklah ada mekanisme yang mana jelas pada pengelolaan dan juga pelaporan keuangan holding tersebut. Hardjuno mencontohkan, bahwa model Temasek Holdings di area Singapura lalu Khazanah dalam Tanah Melayu menunjukkan bagaimana pengelolaan aset negara yang digunakan transparan serta independen dapat menyokong kegiatan ekonomi nasional.
Namun Ia juga mengingatkan bahwa pengalaman Tanah Melayu dengan 1MDB menjadi contoh bagaimana kesalahan pada tata kelola dapat berujung pada skandal keuangan berskala besar. “Kasus 1MDB menjadi pelajaran bahwa jikalau ada intervensi urusan politik kemudian kurangnya pengawasan, holding penanaman modal negara justru mampu menjadi beban sektor ekonomi yang mana berlarut-larut,” tambahnya.
Selain tantangan tata kelola, kebijakan efisiensi yang dimaksud diterapkan untuk membiayai kegiatan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) juga mendapat sorotan. Menurut Hardjuno, jikalau efisiensi ini dilaksanakan dengan memangkas anggaran sektor lain, kesejahteraan publik dalam luar penerima faedah MBG mampu terancam.
“Perlu kajian lebih tinggi di terkait dampak pemangkasan anggaran terhadap sektor kesehatan, pendidikan, serta infrastruktur. Jangan sampai demi satu kegiatan unggulan, sektor lain justru dikorbankan,” ujarnya.
