JAKARTA – Menteri Komunikasi juga Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid meresmikan peluncuran Wi-Fi 6E lalu Wi-Fi 7 yang tersebut beroperasi pada pita jumlah kali 6 GHz. Hal ini merupakan salah satu upaya di mempercepat perubahan digital di dalam Indonesia.
Menkomdigi menegaskan diperkenalkan komponen ini menandai langkah besar Indonesia di adopsi teknologi berstandar global. Peluncuran ini juga menjadi bagian dari pencapaian 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada mempercepat perubahan struktural digital.
“Dengan mengadopsi Wi-Fi 6E juga Wi-Fi 7 pada pita jumlah kali 6 GHz, Indonesia mengambil tempat strategis dalam peta digital global. Hal ini adalah bukti nyata komitmen kami pada menggalakkan perubahan struktural digital sebagai jadwal nasional,” kata Meutya di keterangan resmi.
Dijelaskan Menkomdigi, teknologi Wi-Fi 6E serta Wi-Fi 7 menawarkan kecepatan hingga 46 Gbps, latensi yang dimaksud lebih banyak rendah, dan juga performa lebih banyak andal di tempat lingkungan padat pengguna.
Teknologi ini akan menyokong berbagai inovasi, mulai dari video ultra-HD, komputasi awan, realitas virtual (VR/AR), hingga otomatisasi berbasis kecerdasan buatan (AI).
“Transformasi digital tidaklah dapat menunggu. Dengan regulasi baru ini, kami meyakinkan bahwa infrastruktur digital Indonesia siap menghadapi masa depan,” ujarnya.
Menkomdigi menegaskan bahwa konektivitas sekarang ini tidak belaka permintaan tambahan, tetapi fondasi utama pada perkembangan ekonomi, pendidikan, serta perubahan nasional. Oleh akibat itu, pemerintah sudah menerbitkan dua regulasi penting guna menyokong adopsi teknologi ini.
“Dengan inisiasi spektrum 6 GHz ini, Indonesia menjadi salah satu pionir di area Asia Pasifik di mengadopsi Wi-Fi 6E dan juga Wi-Fi 7. Ini adalah akan mengakibatkan peningkatan signifikan di kecepatan dan juga keandalan koneksi internet di tempat seluruh negeri,”
Meutya menyebutkan bahwa pengujian perangkat dapat dijalankan di area Indonesia Digital Test House (IDTH) atau Balai Besar Pengujian Peralatan Pertelekomunikasian (BBPPT) yang dimaksud dimiliki oleh Kementerian Komdigi.
Namun, sesuai aturan yang tersebut berlaku, perangkat yang dimaksud telah terjadi diuji oleh laboratorium pengujian lainnya yang mana diakui pemerintah atau berasal dari negara yang digunakan miliki Mutual Recognition Arrangement (MRA) dengan Indonesia, tak diwajibkan untuk diuji ulang di area IDTH.
“Kami memverifikasi semua perangkat yang tersebut digunakan sesuai standar global juga tak menyebabkan gangguan. Dengan sistem pengujian yang mana fleksibel serta terstandarisasi, bidang dapat lebih lanjut cepat mengadopsi teknologiini,”ujarnya.
