BEIJING – Perusahaan induk TikTok , ByteDance yang berbasis China sedang mengajukan gugatan hukum terhadap undang-undang yang memaksanya untuk berjualan asetnya pada Amerika Serikat.
Senator Demokrat Ed Markey lalu Senator Republik Rand Paul pada hari Kamis mendesak Presiden Joe Biden untuk menambah masa berlaku batas waktu 19 Januari selama 90 hari bagi ByteDance untuk memasarkan asetnya ke Amerika Serikat dari untuk menghadapi larangan TikTok.
Mahkamah Agung menyatakan pada hari Rabu bahwa dia akan mempertimbangkan tantangan hukum terhadap TikTok lalu ByteDance, dengan memohon perintah untuk menghentikan larangan atau penjualan.
“Mengingat masa depan undang-undang ini yang digunakan tak menentu dan juga konsekuensinya terhadap kebebasan berekspresi, kami mendesak Anda untuk memicu perpanjangan 90 hari sebelum 19 Januari,” tulis para senator untuk Biden.
Para penantang mengajukan banding menghadapi putusan pengadilan yang dimaksud lebih besar rendah yang tersebut menguatkan hukum tersebut. TikTok digunakan oleh sekitar 170 jt warga Amerika.
Departemen Kehakiman mengungkapkan bahwa sebagai perusahaan TikTok menyebabkan “ancaman keamanan nasional yang digunakan sangat besar dan juga mendalam” sebab aksesnya ke banyak besar data pengguna Amerika, mulai dari lokasi hingga arahan pribadi, serta kemampuannya untuk secara diam-diam memanipulasi konten yang dilihat orang Amerika di tempat program tersebut.
Berdasarkan putusan tersebut, seandainya perusahaan menolak, maka TikTok akan dilarang beroperasi di area Negeri Paman Sam tersebut. Chew pada hari Hari Jumat mengungkapkan terhadap staf perangkat lunak video yang dimaksud bahwa dia akan mencoba mengajukan permohonan pengadilan untuk menghentikan pemberlakuan hukum tersebut.
“Langkah kami selanjutnya adalah mengajukan putusan pengadilan menghadapi larangan tersebut, sambil mengantisipasi peninjauan oleh Mahkamah Agung AS,” tulis Chew di memo terhadap staf. “Meskipun berita hari ini mengecewakan, yakinlah kami akan melanjutkan perjuangan untuk melindungi kebebasan berbicara pada sistem kami,” tulis Chew, seperti dilansir Global Times.
Media Negeri Paman Sam The Information juga melaporkan tentang janji direktur utama TikTok untuk menyebabkan permasalahan larangan yang disebutkan ke Mahkamah Agung Amerika Serikat lalu memo internalnya terhadap staf.
