JAKARTA – Jumlah tenaga kerja yang digunakan menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ) terus meningkat. Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), hingga 28 Oktober 2024, sebanyak 59.796 orang sudah terdampak PHK, dengan konsentrasi terbesar pada DKI Ibukota Indonesia yang mana mencapai 14.501 orang, dihadiri oleh Jawa Tengah dengan 11.252 orang kemudian Banten 10.524 orang.
Penyebabnya pengurangan tenaga kerja di dalam beberapa sektor sangat beragam. Terbaru, PT Fast Food Indonesia Tbk (FAST), perusahaan nasional pemegang waralaba KFC di dalam Indonesia, mengumumkan penutupan 47 gerai (6/11), yang digunakan berimbas terhadap efisiensi karyawan sebanyak 2.274 orang.
Tercatat di laporan keuangan, ketika ini ada sebanyak 13.715 karyawan hingga 30 September 2024, dari 15.989 karyawan pada 31 Desember 2023. Pihak manajemen mencatat, kinerja keuangan FAST tertekan lantaran masih di fase pemulihan dari dampak Covid-19. Selain itu, situasi pangsa yang memburuk akibat dampak Krisis Timur Tengah.
Fathin adalah salah satu karyawan yang digunakan harus kehilangan pekerjaan imbas aksi boikot yang tersebut diadakan sebagian masyarakat. Ia mengaku bahwa hasil penjualan perusahaan tempatnya bekerja menurun, sehingga dirinya terpaksa dirumahkan.
“Restoran tutup sebab tidaklah sanggup menambah masa berlaku kontrak gedung, omzet turun,” ujar Fathin, beberapa waktu lalu.
Di sedang persaingan dunia kerja yang ketat, Fathin menghadapi kesulitan menemukan pekerjaan baru. ” Saya tidak ada tahu pasti faktor sulitnya mencari kerja sekarang. Mungkin akibat situasi kegiatan ekonomi yang dimaksud memang benar lagi sulit di dalam mana-mana. Setelah di-PHK, saya bingung mau kerja apa lagi, sementara keinginan keluarga terus berjalan,” ungkap Fathin.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan ada beberapa faktor yang mana mengupayakan PHK massal, yaitu pelemahan daya beli publik lalu juga aksi boikot.
“Jadi kalau daya beli turun, ini terimbas pada produk-produk bidang yang digunakan dibeli semakin sedikit,” kata Tauhid di tempat Jakarta, Rabu (23/10).
Sementara itu, Anggota DPR Fraksi PKB, Arzeti Bilbina menekankan, pemerintah serta DPR sedang berupaya memperluas lapangan kerja sektor formal bagi generasi muda.
“Pemerintah juga DPR harus bekerja sebanding untuk mengantisipasi dampak perekonomian serta ketenagakerjaan dari aksi ini,” ujar Arzeti, seraya menyerukan peningkatan dukungan pemerintah melalui insentif pajak bagi perusahaan lokal agar dapat mempertahankan tenaga kerja di area berada dalam lesunya ekonomi.
