JAKARTA – Pemanfaatan energi terbarukan sebagai sumber penyediaan listrik dapat menjadi salah satu strategi mencapai swasembada energi Indonesia. Saat dilantik menjadi Presiden, Prabowo Subianto menegaskan, Indonesia akan berfokus pada pengelolaan energi terbarukan untuk mencapai swasembada energi sesuai dengan Asta Cita.
Arahan ini menjadi acuan utama penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, khususnya pada bidang ketenagalistrikan. Menurut data Kementerian ESDM, kemungkinan energi terbarukan pada Indonesia sebesar mencapai 3.686 GW.
Data dari Kementerian ESDM hingga November 2024, menunjukan masih ada sekitar 86 desa yang tersebut belum memiliki akses listrik. Maka dari itu, perlu didorong konstruksi pembangkit listrik terbarukan sesuai prospek energi setempat dan juga dedieselisasi, perkembangan jaringan distribusi juga terisolasi juga pengembangan listrik perdesaan.
Penggunaan listrik terbarukan juga dapat membantu penurunan impor energi kemudian tercapainya target stok infrastruktur pada pertumbuhan ekonomi. Meningkatnya pemenuhan keperluan listrik per kapita dapat menunjukkan majunya perekonomian suatu negara.
Deputi Sarana dan juga Prasarana Kementerian PPN/Bappenas Ervan Maksum mengatakan, untuk mencapai target transisi energi tak bisa saja hanya sekali mengandalkan pembiayaan dari APBN atau APBD saja. Transisi energi dalam Indonesia memerlukan pembiayaan alternatif dari sumber-sumber non-pemerintah, dan juga pelibatan modal swasta untuk mencapai target-target di tempat sektor ketenagalistrikan.
Untuk itu pemerintah menyiapkan kerangka regulasi dan juga kebijakan untuk memobilisasi pendanaan serta pembangunan ekonomi swasta tersebut. Bekerjasama dengan berbagai perusahaan swasta serta lembaga pemilik modal sangat diperlukan.
”Salah satu inisiatif yang dimaksud dapat ditawarkan untuk perusahaan adalah pengaplikasian dana environment, sustainability and governance (ESG) yang tersebut diarahkan untuk menyokong proyek energi terbarukan di tempat desa, sebagai kewajiban perusahaan untuk menurunkan emisi karbon dari aktivitas usaha yang mana dilakukan,” katanya pada siaran pers, Akhir Pekan (24/11/2024).
Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, serta Informatika, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Taufiq Hidayat Putra mengatakan, perencanaan sektor ketenagalistrikan dalam Indonesia mencakup akses listrik yang dimaksud berkualitas. Tidak hanya saja ke industri, tapi juga untuk seluruh lapisan masyarakat, khususnya dalam desa.
Pemerintah Indonesia serta seluruh pemangku kepentingan harus bahu-membahu untuk mencapai transisi energi dalam sektor ketenagalistrikan. ”Kita harus memperkuat saudara-saudari kita yang dimaksud berada dalam desa khususnya untuk menikmati listrik yang mana bersih, aman dan juga terjangkau dengan peluang energi terbarukan di tempat tempat masing-masing,” jelasnya.
Dengan listrik yang berkualitas, warga desa bisa jadi menerima berbagai kegunaan pada berbagai bidang, salah satunya modernisasi pada aktivitas pertanian atau yang mana banyak disebut dengan electrifying agriculture. Sedangkan pada desa nelayan, akses listrik berkualitas memungkinkan penyediaan cold storage untuk menyimpan hasil tangkapan ikan segar lebih besar lama.
