
Ibukota – Menteri Luar Negeri Negara Indonesia periode 2001-2009, Hassan Wirajuda, memandang pilpres paruh waktu (midterm election) Amerika Serikat akan bermetamorfosis menjadi salah satu tolak ukur penting untuk menakar keberlanjutan kebijakan yang tersebut diberlakukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Pernyataan yang dimaksud disampaikan Hassan ketika berubah menjadi pembicara di seminar rakyat dengan tema “Ineffective Global Order and Trump 2.0: Toward A Chaotic World?” yang tersebut disaksikan secara daring di Jakarta, Sabtu.
“Pertama, harus kita lihat akan adanya midterm election dua tahun dari sekarang. Apabila keresahan, ketidakpuasan, rakyat Amerika dicerminkan pada midterm election, memilih anggota House dan juga Senate, ada kemungkinan bahwa pendapat mayoritas di Partai Republik di House dan Senate bisa bergeser ke Partai Demokrat,” katanya.
Hassan menuturkan bahwa pengenaan tarif merupakan kebijakan Trump yang dimaksud paling kontroversial, baik dalam tingkat domestik maupun internasional. Selain itu, dasar pengenaan tarif, yang mana ditujukan untuk menghentikan defisit perdagangan, tidaklah memperhitungkan perdagangan jasa ke mana surplus Negeri Paman Sam justru besar.
Kendati terdapat kesempatan perubahan pengumuman rakyat Amerika dari Partai Republik, yang digunakan merupakan partai pengusung Trump, ke Partai Demokrat pada pemilihan umum paruh waktu yang mana akan dilaksanakan pada November 2026 mendatang, Hassan turut menyoroti popularitas Demokrat yang mana rendah pasca kekalahan pada pemilihan presiden 2024 lalu.
“Persoalannya, Partai Demokrat sendiri namanya tak punya alternatif strategi serta sekarang Partai Demokrat juga ratingnya sangat rendah pasca kekalahan (Kamala) Harris pada masa pemilihan tahun lalu,” ucapnya.
Selain pemilihan umum paruh waktu, Hassan yang juga menjabat sebagai Rektor Universitas Prasetiya Mulya itu menyampaikan bahwa masyarakat global juga diperlukan memperhatikan ambisi Trump untuk menjabat sebagai presiden untuk periode ketiga.
Meskipun berdasarkan Amandemen ke-22 Konstitusi Amerika Serikat membatasi individu presiden cuma boleh menjabat dua kali, lalu Trump sendiri telah lama menyatakan ia tidaklah berencana untuk mencalonkan diri dan juga menegaskan akan menghormati batas konstitusional, Hassan menafsirkan pernyataan Trump tidak ada sepenuhnya sanggup dipercaya.
“Jadi sekalipun beliau bilang enggak, tapi semua warga enggak percaya. Karena Trump bisa saja bicara pagi ini, sorenya udah berbeda. Tapi menariknya beliau itu Presiden teflon, apapun ia katakan enggak pernah nempel. Jadi luntur saja,” ujarnya.
Dirinya menambahkan bahwa pengenaan tarif bukan hanya sekali mengabaikan aturan pada Organisasi Perdagangan Global (WTO), tetapi juga mengabaikan ketentuan-ketentuan pada Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mencakup aturan mengenai kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan juga prinsip non-intervensi.
Artikel ini disadur dari Hassan Wirajuda: Pemilu paruh waktu AS kunci masa depan politik Trump






