JAKARTA – Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, dampak sektor ekonomi yang digunakan akan ditimbulkan dari adanya efisiensi anggaran . Adapun efisiensi sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang dimaksud resmi menerbitkan Instruksi Presiden atau Inpres Nomor 1 Tahun 2025.
Total belanja yang mana Prabowo perintahkan untuk dipotong dari anggaran pemerintah pusat kemudian area itu senilai Rp306,69 triliun.
“Untuk langkah ketika ini tidak ada dijalankan pengurangan total belanja dalam daerah. Jadi yang digunakan ada adalah di-refocussing, sehingga dampak secara agregat secara perekonomian tentu tergantung masing-masing,” kata Menkeu Sri Mulyani di konferensi pers di area Komisi III DPR, hari terakhir pekan (14/2/2025).
“Kalau realokasinya pada aktifitas yang dimaksud menyebabkan multiplier effect yang identik atau bahkan tambahan besar, dampak dari perekonomian akan sangat jauh lebih lanjut baik,” imbuhnya.
Sri Mulyani menegaskan ia akan terus memonitor dampak dari pengurangan atau efisiensi anggaran Kementerian/Lembaga .
Kemudian yang tersebut paling penting dari pemangkasan anggaran yang disebutkan adalah pelayanan rakyat serta birokrasi jangan sampai terganggu. “Namun sebetulnya spirit untuk mendirikan efisiensi dari birokrasi itu akan tetap memperlihatkan dipertahankan, akibat itu penting bagi penyelanggaraan birokrasi yang tersebut baik serta efisien,” pungkasnya.
Sebelumnya, Sri Mulyani juga mengatakan bahwa pemerintah akan mempertahankan prinsip efisiensi atau pemotongan anggaran pada pengelolaan Anggaran Pendapatan serta Belanja Negara (APBN).
Ia juga menyampaikan bahwa hasil rekontruksi anggaran usai efisiensi tahun ini akan menjadi acuan di penyusunan APBN 2026 mendatang. Hal yang disebutkan disampaikan Sri Mulyani di Rapat Kerja (Raker) dengan jadwal Pembahasan Anggaran Sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025.
“Kami juga menyetujui dari exercise K/L 2025 akan jadi baseline, menciptakan budaya baru efisiensi di area K/L, sehingga hasil dari (efisiensi) 2025 akan digunakan untuk penyusunan 2026,” ungkap Sri Mulyani, Kamis (13/2).
