JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ) Erick Thohir berharap ada percepatan pada balik target peresmian Bullion Bank atau Bank Emas di area semester I tahun 2025. Pasalnya, ada tiga perusahaan pelat merah yang tersebut diadopsikan menjalankan Bullion Bank.
Ketiganya adalah PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS), dan juga PT Pegadaian (Persero).
“Kita mesti duduk sebanding BSI segala, kan tadi sama, saya harap ini ada percepatan,” ujar Erick ketika ditemui pada kawasan Ibukota Selatan, Rabu (11/12/2024).
Dia juga melakukan konfirmasi BUMN punya cadangan emas yang cukup untuk dijadikan tabungan masyarakat. “Apalagi dengan sistem yang dimaksud kemarin Freeport juga Antam telah kerja sama, kita sudah ada ada cadangan emas yang dimaksud cukup untuk dijadikan tabungan masyarakat,” paparnya.
Adapun, Bulion Bank adalah kegiatan bidang usaha yang dimaksud berkaitan dengan emas di bentuk simpanan emas, pembiayaan emas, perdagangan emas, penitipan emas, atau kegiatan lainnya yang digunakan dilaksanakan oleh lembaga.
Terkait dengan jenis kegiatan usahanya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Acara Usaha Bulion atau bank emas.
Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, lalu Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK, Agusman menjelaskan, POJK dikeluarkan untuk memberikan pedoman bagi lembaga jasa keuangan di menyelenggarakan kegiatan perniagaan bullion antara lain, mengenai cakupan kegiatan perniagaan bulion, persyaratan LJK pelaksana kegiatan usaha bullion.
Lalu, mekanisme perizinan kegiatan bisnis bullion, pentahapan penyelenggaraan kegiatan bisnis bullion lalu penerapan prinsip kehati-hatian.
Selain itu diatur penerapan tata kelola perusahaan yang dimaksud baik juga manajemen risiko bagi LJK pengurus kegiatan bisnis bulion, penerapan acara anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan juga pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, penerapan strategi anti fraud juga pengamanan konsumen, juga sistem pelaporan.
“Kami berharap penerbitan POJK ini menjadi salah satu upaya OJK untuk menyokong LJK agar dapat menjembatani supply and demand terhadap keinginan emas, termasuk monetisasi emas yang mana masih idle di area masyarakat,” kata Agusman.
