JAKARTA – Indonesia pada waktu ini berada pada persimpangan jalan penting pada mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045 . Pemerintahan baru dalam bawah kepemimpinan Prabowo Subianto & Gibran Rakabuming Raka, miliki target ambisius untuk menggalakkan perkembangan perekonomian hingga 8% per tahun. Namun tantangan besar menghadang.
Realitas menunjukkan bahwa peningkatan perekonomian Indonesia pada 2023 cuma mencapai 5,05%, terpencil dari target tersebut. Ketimpangan sektor ekonomi antar wilayah masih signifikan, khususnya antara Jawa serta luar Jawa. Daya saing Indonesia juga tertinggal dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan juga Thailand, mencerminkan permintaan mendesak untuk perubahan ekonomi.
Tantangan ini semakin kompleks dengan berbagai kesulitan struktural yang mana menghambat pertumbuhan. Deindustrialisasi dini menjadi salah satu isu utama yang mana dihadapi Indonesia. Sejak 2011, kontribusi sektor manufaktur terhadap Pendapatan Domestik Bruto terus menurun, merusak kekuatan kemungkinan perkembangan ekonomi.
“Salah satu hal yang tersebut tadi digaris bawahi adalah Deindustrialisasi. Padahal nilai konsumsi kita mestinya semakin naik, dan juga ini menjadi PR besar. Kenapa ini bisa jadi terjadi adalah materi baku kemudian juga competitiveness dari teknologi yang mana ada. Dan kita dalam Universitas memiliki teknologi-teknologi baru, dan juga juga SDM yang dimaksud unggul, lalu riset energy nya juga kan ada di dalam universitas,” kata Rektor Universitas Brawijaya, Prof. Widodo S.Si., M.Si., PH.D., di Alumni Business Pertemuan di tempat Jakarta, hari terakhir pekan (29/11/2024).
Empat provinsi bidang utama-Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, kemudian Banten-mengalami perlambatan sejak awal 2024. Studi Universitas Brawijaya dalam Jawa Timur mengidentifikasi empat tantangan utama: biaya tenaga kerja yang mana tinggi, mahalnya unsur baku, sulitnya akses material penolong, kemudian kebijakan perpajakan yang digunakan kurang mendukung. Tanpa solusi, deindustrialisasi ini dapat semakin memperburuk kondisi sektor ekonomi nasional.
Perlambatan konsumsi rumah tangga juga pembangunan ekonomi juga menambah tekanan. Konsumsi rumah tangga, sebagai pendorong utama ekonomi, menunjukkan perlambatan yang tersebut mengkhawatirkan. Di sisi lain, penanaman modal pun lesu, menambah beban ekonomi.
Pemerintah berupaya mempertahankan perkembangan melalui pengeluaran publik, yang digunakan meningkat sejak 2018, teristimewa pada merespons pandemi Virus Corona serta persiapan pemilu. Namun pada 2024 dan juga 2025, keterbatasan fiskal menjadi tantangan besar.
Tekanan fiskal ini diperparah oleh meningkatnya pembayaran utang lalu stagnasi penerimaan pajak. Akibatnya, kemampuan pemerintah untuk mempertahankan pengeluaran produktif, seperti penyelenggaraan infrastruktur dan juga sektor sosial, berpotensi menurun.
Stagnasi penerimaan pajak menjadi salah satu hambatan utama. Rasio pajak terhadap PDB, yang digunakan sempat meningkat dari 8,3% pada 2020 menjadi 10,4% pada 2022, kembali turun menjadi 10,2% pada 2023. Diperkirakan nomor ini akan stagnan hingga 2024.
