JAKARTA – Kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Skor atau PPN menjadi 12% mulai 2025 memunculkan perbandingan dengan Vietnam , negara yang mana baru hanya menambah masa berlaku pemangkasan tarif PPN dari 10% menjadi 8% hingga pertengahan 2025.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu menegaskan, Indonesia mempunyai pendekatan yang digunakan lebih tinggi berpihak untuk rakyat menengah ke bawah melalui skema belanja perpajakan juga insentif pajak.
“Vietnam memang benar miliki tarif PPN lebih lanjut rendah, tapi mereka tidak ada miliki mekanisme tax expenditure sebesar Indonesia. Insentif PPN kita berjauhan lebih lanjut besar, teristimewa untuk melindungi warga berpenghasilan rendah,” ujar Febrio pada waktu ditemui dalam Kantor Kementerian Lingkup Perekonomian, DKI Jakarta Pusat, Mulai Pekan (16/12/2024).
Menurut Febrio, unsur makanan pokok di dalam Indonesia sepenuhnya bebas PPN, sementara di area Vietnam dikenakan tarif 5%.
Selain itu, pemerintah Indonesia juga memberikan PPN Ditanggung eksekutif (DTP) untuk banyak barang tertentu, seperti tepung terigu dan juga minyak goreng, yang hanya saja dikenakan tarif 1 persen.
Majelis Nasional Vietnam melanjutkan kebijakan pengurangan tarif PPN dari 10 persen menjadi 8 persen hingga Juni 2025 untuk memperkuat konsumsi domestik dan juga menyokong pemulihan ekonomi. Kebijakan ini mencakup hampir semua sektor, kecuali layanan telekomunikasi, keuangan, juga real estat.
Menurut laporan Vietnam Briefing, pemotongan tarif PPN telah dilakukan terbukti efektif pada menggerakkan daya beli masyarakat, meningkatkan stabilitas ekonomi, serta menciptakan lapangan kerja.
Pertumbuhan kegiatan ekonomi Vietnam pada semester pertama 2024 mencapai 6,42%, sebagian didorong oleh kebijakan pengurangan tarif tersebut. Sebaliknya Indonesia memilih untuk meningkatkan tarif PPN menjadi 12%, tetapi masih memberikan berbagai insentif.
Menteri Koordinator Area Perekonomian atau Menko Airlangga Hartarto menyebutkan, barang permintaan pokok seperti beras, daging, telur, juga susu akan tetap memperlihatkan bebas PPN, sementara sektor perumahan dan juga kendaraan bermotor mendapatkan infrastruktur PPN DTP.
