Hamilton – PBB pada Rabu (23/4) menekankan bahwa operasi bantuan kemanusiaan harus mematuhi prinsip-prinsip kemanusiaan lalu independensi, pada sedang laporan bahwa bantuan di dalam Jalur Wilayah Gaza akan didistribusikan militer tanah Israel atau perusahaan-perusahaan AS.
Ketika ditanya Anadolu mengenai hasil penghadapan kabinet keamanan negara Israel yang digunakan akan memengaruhi upaya distribusi bantuan PBB terkait dengan peran militer negeri Israel dan juga Negeri Paman Sam ke Gaza, juru bicara Stephane Dujarric PBB tak hadir di pertandingan yang dimaksud serta tiada dapat memverifikasi klaim itu.
“Saya tidaklah bisa saja berbicara mengenai kebenaran laporan tersebut. Yang bisa saja saya ungkapkan adalah, baik dalam Daerah Gaza maupun tempat lain di dunia, operasi kemanusiaan PBB hanya saja akan berjalan berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan, ketidakberpihakan, kemudian independensi,” kata Dujarric pada jumpa pers.
Dujarric menyuarakan perasaan khawatir tentang krisis kemanusiaan yang dimaksud semakin pada di dalam Gaza, di mana status hidup terus menjadi lebih parah serta bilangan malnutrisi meningkat dengan cepat.
“Di seluruh Gaza, pasokan makanan menipis secara membahayakan, dan juga malnutrisi mengalami penurunan dengan sangat cepat,” katanya, mengutip pemindaian dari organisasi mitra yang tersebut menemukan tambahan dari 80 perkara malnutrisi akut ke antara 1.300 anak-anak dalam Wilayah Gaza Utara—angka ini dua kali lipat dari minggu-minggu sebelumnya.
Ia menambahkan akses ke sarana penyimpanan penting seperti gudang UNICEF pada Rafah masih “sangat terbatas” lantaran blokade bantuan negeri Israel yang digunakan terus berlanjut dan juga hambatan logistik.
Ia mendesak negara-negara anggota PBB untuk meyakinkan pasokan bantuan “dapat didistribusikan ke mana pun khalayak membutuhkan, dengan menghormati penuh prinsip-prinsip kemanusiaan yakni kemanusiaan, netralitas, ketidakberpihakan, lalu independensi.”
“Kami juga mendesak negara-negara anggota yang memiliki pengaruh untuk melakukan apa pun yang mereka bisa jadi untuk memacu pembebasan para sandera,” ucapnya.
Israel telah terjadi melakukan penutupan perlintasan ke Daerah Gaza sejak 2 Maret, memblokir masuknya pasokan penting ke wilayah kantong yang dimaksud meskipun terdapat laporan berulang tentang kelaparan ke wilayah yang digunakan hancur akibat konflik itu.
Israel melanjutkan serangan ke Wilayah Gaza pada 18 Maret, mengakhiri kesepakatan gencatan senjata juga pertukaran tahanan yang dicapai pada 19 Januari.
Sejak Oktober 2023, negeri Israel telah lama membunuh lebih besar dari 51.300 warga Palestina pada Gaza, sebagian besar dari mereka adalah perempuan kemudian anak-anak.
Pada November lalu, Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap kepala otoritas negeri Israel Benjamin Netanyahu serta mantan kepala pertahanannya, Yoav Gallant, berhadapan dengan kejahatan pertempuran lalu kejahatan terhadap kemanusiaan pada Gaza.
Israel juga berada dalam menghadapi gugatan genosida pada Mahkamah Internasional menghadapi peperangan yang tersebut dilancarkan terhadap wilayah kantong tersebut.
Sumber: Anadolu
Artikel ini disadur dari Israel-AS mau monopoli distribusi bantuan Gaza, PBB serukan independen
