JAKARTA – Indonesia saat ini resmi menjadi anggota penuh BRICS , kelompok ekonomi yang mana terdiri dari Brasil, Rusia, India, Cina, Afrika Selatan, Mesir, Ethiopia, Iran, dan juga Uni Emirat Arab. Keanggotaan Indonesia di tempat BRICS dinilai dapat memperluas pengaruh Indonesia di tempat dunia internasional.
Brasil selaku Ketua BRICS 2025 telah terjadi mengumumkan keanggotaan penuh Indonesia di organisasi tersebut, sebagaimana dikutipkan dari situs resmi Kementerian Luar Negeri (Kemlu). Langkah strategis ini menempatkan Indonesia di aliansi global yang menguasai sekitar 30% dari Produk Domestik Bruto dunia kemudian melibatkan lebih besar dari 3,5 miliar populasi global.
Keanggotaan ini diharapkan dapat menguatkan peran Indonesia di reformasi tata kelola kegiatan ekonomi global sekaligus membuka prospek baru di dalam sektor perdagangan serta investasi.
Direktur eLaw Institute Eko Prastowo menilai, keanggotaan Indonesia pada BRICS merupakan langkah penting yang dapat memperluas pengaruh Indonesia di area arena internasional.
Namun, ia juga menekankan perlunya mempercepat proses aksesi ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) agar Indonesia miliki keseimbangan pada hubungan internasional.
“Keanggotaan BRICS memberikan Indonesia akses ke bursa baru juga prospek kerja sejenis sektor ekonomi dengan negara mengalami perkembangan lainnya. Namun, aksesi ke OECD adalah langkah strategis untuk melakukan konfirmasi Indonesia masih relevan di kerja identik global dengan negara-negara maju,” ujar Eko Prastowo, Selasa (7/1/2025).
Menurut Eko Prastowo, sebagai anggota BRICS, Indonesia miliki kesempatan besar untuk memperluas pangsa ekspor, khususnya ke negara anggota seperti Brasil, Rusia, dan juga India. Selain itu, dukungan dari New Development Bank (NDB) dapat menjadi alternatif pembiayaan proyek infrastruktur yang dimaksud berpotensi mempercepat konstruksi nasional.
Di sisi lain, BRICS juga menghadirkan tantangan geopolitik. Tim ini banyak dianggap sebagai aliansi yang tersebut ingin menyeimbangkan dominasi negara-negara forward seperti Amerika Serikat serta Uni Eropa.
