Ibukota Indonesia – Kementerian Perjalanan mengaku sedang mempelajari tren wisata yang sekarang ini terpantau bergeser dari kuantitas menjadi kualitas untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pariwisata.
“Sekarang kita dibebankan dengan devisa yang digunakan lebih tinggi tinggi, spending (pengeluaran) wisatawan juga harus lebih banyak tinggi. Ketika saya melihat, sewaktu spending, itu berarti warga harus mengeluarkan lebih. Kalau mengeluarkan lebih, berarti harus ada barang yang digunakan ia beli,” kata Deputi Sektor Industri lalu Penanaman Modal Kemenpar Rizki Handayani Mustafa di Musyawarah Nasional (Munas) XVIII PHRI, dalam Bogor, Selasa.
Rizki mengatakan sektor pariwisata diperlukan mengikuti tren untuk mencari kesempatan atau lingkungan ekonomi baru yang tersebut dapat menimbulkan wisatawan mau mengeluarkan dana lebih banyak untuk tinggal dan juga menikmati pengalaman berwisata di Indonesia.
Terkait hal ini, Kementerian Perjalanan menyadari bahwa terdapat banyak lingkungan ekonomi yang mana dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan negara. Misalnya seperti wisata kuliner (gastronomi), wisata bahari (marine) kemudian wisata kebugaran (wellness tourism).
Adapun hal-hal yang dimaksud dapat dikembangkan pada dalamnya seperti pengembangan marina lalu boating hingga sektor kapal yacht yang tersebut sedang mengalami perkembangan dalam kawasan Asia.
“Ini yang dimaksud kita sedang dorong untuk juga kita kembangkan, masih berbagai regulasi yang tersebut tumpang tindih,” ujar dia.
Pihak Kementerian Peluang Usaha Pariwisata juga mulai mempertimbangkan adanya wisata berbasis ilmu pengetahuan atau edutrip, yang digunakan fokus pada minat-minat tertentu. Contohnya wisata terkait arsitektur Negara Indonesia atau kain tradisional Nusantara (wastra).
“Ini yang digunakan sanggup kita dapatkan market baru, pada luar market-market yang digunakan ada. Mungkin itu niche, tapi ini ada, juga ia dapat spending lebih lanjut banyak,” ucap Rizki.
Dengan banyaknya sasaran baru tersebut, menurutnya amat penting bagi pemerintah maupun asosiasi untuk menciptakan paket-paket yang mana dapat menunjang pengalaman wisatawan berwisata.
Sementara strategi yang dimaksud berhubungan dengan pariwisata di dalam bulan Ramadhan, Rizki menyoroti adanya potensi bagi pengelola hotel untuk menggaet lebih tinggi sejumlah tamu melalui konsep hotel itikaf di dalam pada waktu negara sedang menurunkan pengeluarannya untuk belanja.
“Saya pernah ada pengalaman di dalam Sahid Hotel, bikin acara itikaf. Jadi mulai dari mengakses puasa sampai malam, menginap kita dalam sana. Ada yang digunakan nginap pada hotel, ada yang mana di dalam ballroom-nya saja, jadi itu ada spending,” ujar Rizki.
Dengan demikian, Rizki berharap baik pihak asosiasi maupun stakeholder terkait dapat bersama-sama mencari celah untuk meningkatkan pendapatan negara dari sisi pariwisata, salah satunya menentukan sasaran juga paket wisata, model hasil atau infrastruktur apa cuma yang digunakan diperlukan disusun dan juga disediakan.
Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) pada Pelaksanaan APBN 2025, pemerintah memiliki target efisiensi sebesar Mata Uang Rupiah 306 triliun.
Surat menteri itu diterbitkan sebagai aksi lanjut dari pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang dimaksud ditujukan terhadap seluruh gubernur, bupati sampai walikota. Adapun beberapa hal yang tersebut diminta untuk dibatasi yakni belanja untuk kegiatan yang digunakan seremonial, publikasi hingga seminar atau Focus Group Discussion (FGD).
Di dalamnya disebutkan bahwa penghematan anggaran bagi K/L ditujukan untuk melakukan penghematan Anggaran Pendapatan juga Belanja Negara (APBN) dengan memotong beberapa pos anggaran pada K/L.
Artikel ini disadur dari Kemenpar pelajari tren wisata untuk tingkatkan pendapatan negara
