JAKARTA – PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) siap mengembangkan prasarana produksi komponen bakar minyak (BBM) ramah lingkungan dari green refinery yang tersebut sudah dimasukkan pada Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP). Pembangunan sarana produksi juga komoditas BBM ramah lingklungan yang dimaksud merupakandukungan KPI berhadapan dengan acara pemerintah untuk menghurangi emisi karbon juga mencapai target Net Zero Emission (NZE) di area tahun 2060.
Direktur Utama KPI Taufik Aditiyawarman mengatakan, pada RJPP perusahaan sudah pernah dicanangkan pembangunan green refinery atau infrastruktur produksi BBM ramah lingkungan atau green refinery, di dalam antaranya pengembangan Kilang Cilacap Tahap 2 yang mana diproyeksikan pada 2027 dengan kapasitas produksi 6.000 barel Hydrotreated Vegetable Oil (HVO) per hari (bph).
“Selain itu, Kilang Plaju ditargetkan rampung pada 2030 dengan kapasitas pengolahan biofuels 20.000 bph, Kilang Dumai pada 2031 dengan kapasitas 30.000 bph, lalu Kilang Balikpapan pada 2034 dengan kapasitas 30.000 bph,”papar Taufik di diskusi bertajuk “Decarbonizing the Future: The Role of Green Fuel in Reducing Emissions” di tempat Jakarta, Kamis (10/10/2024).
Saat ini, KPI mampu memproduksi material bakar nabati melalui beberapa metode, yang dimaksud salah satunya mampu memproduksi Sustainable Aviation Fuel (SAF) di tempat Kilang Cilacap dengan kapasitas 9.000 bph. KPI juga melakukan pengolahan material bakar berbasis CPO yang mampu memproduksi green diesel atau B100. “HVO dari Kilang Cilacap merupakan konversi dari feedstock RDBPO, khususnya hasil renewable diesel 100% atau B100 dengan kapasitas 3.000 bph,” paparnya.
Taufik menambahkan, KPI juga telah siap menjalankan rencana pemerintah untuk memproduksiBBM dengan kadar sulfur rendah. Menurut dia, salah satunya adalah Kilang Balongan yang digunakan sudah ada siap untuk memproduksi BBM dengan kadar sulfur 10 ppm. Kemudian, pada tahun depan, Kilang Balikpapan akan mulai beroperasi dan juga mampu memproduksi BBM berstandar EURO 5 dengan kadar sulfur 10 ppm, untuk jenis gasoline maupun diesel.
“Ini akan meningkatkan kapasitas untuk memenuhi keperluan (BBM rendah sulfur) di dalam wilayah Jawa serta Kalimantan. Sedangkilang lainnya masih bervariasi,” jelas Taufik.
Peneliti Senior Badan Investigasi kemudian Inovasi Nasional (BRIN) Arie Rachmadi pada diskusi yang disebutkan mengakui, pemakaian komponen bakar nabati adalah salah satu cara terbaik untuk menekan emisi yang selama ini sejumlah dihasilkan oleh kendaraan. Menurut dia, Indonesia berada di dalam jalur yang digunakan tepat dengan keberhasilan acara biodiesel, sejalan dengan tren global yang semakin mengarah pada pemakaian biofuel.
“Selanjutnya, salah satu fokus yang dimaksud harusnya mampu dikejar adalah pengaplikasian gasoline ramah lingkungan. Sebab konsumsi (BBM) terbesar sebetulnya ada di area bensin atau gasoline,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies (CESS) Ali Ahmudi Achyak menilai tantangan terbesar untuk menyokong inisiatif biofuel selain kepastian pasokan unsur baku adalah harganya yang relatif lebih banyak tinggi ketimbang substansi bakar fosil. Untuk itu, ia berharap ada dukungan dari pemerintah berbentuk insentif agar produksi maupun konsumsi biofuel meningkat.
“Harus ada kemauan baik dari pemerintah metode dengan memberikan insentif untuk menjamin ketersediaan feedstock. Dalam hal ini feed in tariff sanggup diterapkan,” tandasnya.
