Jakarta – Presiden Joko Widodo atau Jokowi memerintah Indonesi selama satu dekade atau 10 tahun. Namun, menurut menurut Kurawal Foundation pada Laporan Tahun 2023 Tegak Lurus Menolak “Jokowisme”, pemerintahan dengan ideologi Jokowisme ini tersungkur di keterpurukan demokrasi. Bencana demokrasi pemerintahan Jokowi berjalan pada saat rakyat memaklumi praktik jahat penguasa sampai akar masalahnya sulit dipulihkan.
Bagaimana Jokowi sanggup merebut kendali umum melawan kuasanya? Jokowi dengan cerdik mengubah urusan politik Tanah Air berubah menjadi panggung teater untuk melancarkan muslihatnya. Sebab, teater lalu tipu daya adalah agen yang tersebut berperan sangat besar.
Perjalanan Jokowi menuju istana adalah fragmen-fragmen drama yang tersebut dikoreografikan sempurna, mulai dari blusukan pada gorong-gorong jalan raya Ibukota Indonesia sampai ekstasi massa di dalam panggung konser Dua Jari. Sejak awal, rakyat dibuat percaya ”Jokowi adalah kita” dan juga bukanlah bagian dari ”mereka”. Akibatnya, rakyat telah lama diperdaya tanpa sadar oleh gelembung manipulasi informasi media sosial yang mana telah lama dipersenjatai.
Panggung teater Jokowi adalah jantung muslihat populisme, yaitu memainkan perasaan pura-pura berubah menjadi lemah, seperti rakyat kecil, bukan elitis, bukan terlalu pintar, lalu memunculkan belas kasihan. Pendukung Jokowi akan setiap saat mengatakan, “Aku rapopo” yang dimaksud siap memaklumi segala tindakannya. Secara pelan juga pasti, pemerintahan Jokowi memproduksi penindasan dibiarkan kemudian dilazimkan, warga layak dibungkam, dan juga oposisi diyakini sebagai kebisingan.
Jokowi sebagai politikus populis mengisi ceruk realitas psikologis di berita: ucapannya juga tindak-tanduknya ditujukan untuk mengisi harapan audiens. Cara kerja ini mirip dengan hoaks. Publik semata-mata menyeleksi informasi yang mana dianggap sebagai kebenaran oleh sebab itu menyukainya lalu sesuai keyakinan preferensi pribadi. Cara kerja ini memproduksi calon tiran memanufaktur persetujuan untuk proyek kebijakan pemerintah dan juga ekonomi. Secara halus atau kasar, Jokowi mengembangkan toxic positivity yang memaklumi buruknya tata kelola pemerintahan serta kebijakan konyol.
Muslihat lainnya di panggung teater Jokowi adalah keahlian menelikung alat negara untuk melayani kepentingan golongan lalu membungkam lawan urusan politik melalui kepolisian, kejaksaan, tentara, serta KPK. Bahkan, Jokowi menghadirkan kekuatan ormas keagamaan terbesar di dalam Indonesia ini untuk menggebuk ormas keagamaan lain yang dimaksud mengancam dirinya. Jokowi juga memproduksi kekuasaan legislatif sehingga bukan relevan menguasai mayoritas pernyataan parlemen berubah menjadi pendukungnya.
Dengan demikian, perlawanan yang digunakan tersisa hanya sekali dari kekuatan rentan rakyat sipil tanpa kendaraan politik, bagaikan gemuruh tanpa riak, seperti aksi #ReformasiDikorupsi. Aksi yang mana berjalan sporadis juga tanpa pemimpin ini sebagai pergerakan moral memulihkan demokrasi ke rakyat. Namun, aksi ini berlangsung sepekan pasca disapu kekerasan kepolisian yang tersebut menimbulkan 1.500 pemukim ditangkap dan juga 5 penduduk berusia 15-23 tahun terbunuh.
Represi aparat yang disebutkan juga terjadi dalam ruang siber terhadap para aktivis dan juga jurnalis, khususnya sewaktu Covid-19. Situasi ini memperlihatkan otoritarianisme Jokowi lalu rezim pendukungnya, sedangkan rakyat dibiarkan sesak napas. Namun, bagi rezim populis Jokowi, rakyat terbius, dibungkam, ketakutan, kemudian tercerai adalah basis langgengnya kekuasaan.
Selama 10 tahun dengan ideologi Jokowisme, Jokowi mentransformasikan dirinya dari wajah jelata plonga-plongo berubah jadi imaji “Raja Jawa” yang dimaksud terlihat santun, tetapi kejam di berkuasa. Imaji ini diproyeksikan ke masyarakat melalui kegemarannya bersolek dengan pakaian ala raja-raja.
Saat memakai pakaian adat pada acara kenegaraan penting, Jokowi hampir setiap saat tampil dengan pakaian raja atau kepala suku, bukanlah pakaian adat para jelata, Jokowi pernah mengenakan baju Raja Pakubuwono Surakarta di Peringatan HUT ke-78 Kemerdekaan RI pada 2023. Melalui laporan ini, berhadapan dengan tindakan yang disebutkan Kurawal menolak tegas Jokowisme mengalami perkembangan pada demokrasi.
RACHEL FARAHDIBA R I KURAWAL FOUNDATION
Artikel ini disadur dari Kurawal Foundation Memotret Jokowisme Bagai Panggung Teater Jokowi sebagai Raja Jawa
