JAKARTA – Menyambut momen liburan Natal 2024 dan juga Tahun Baru 2025 , sektor keuangan bersiap menghadapi lonjakan kegiatan keuangan baik tunai maupun digital. Bank Indonesia memproyeksikan keinginan uang tunai sebesar Rp133,7 triliun, meningkat 2,56% dibandingkan periode yang serupa tahun sebelumnya. Sementara itu, tren pembayaran digital juga diperkirakan melonjak signifikan, didorong oleh lebih lanjut dari 110 jt orang yang dimaksud akan melakukan perjalanan selama periode tersebut.
Mengantisipasi peningkatan aktivitas ini, pelaku lapangan usaha pembayaran, termasuk PT Jalin Pembayaran Nusantara, mempersiapkan infrastruktur untuk menegaskan kelancaran transaksi. Jalin, bersatu anggota bidang perbankan juga fintech, mendirikan posko operasional terlibat mulai 23 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025 guna mengawasi jaringan proses digital dan juga ATM di dalam seluruh Indonesia.
“Kami sudah menyiagakan personel 24/7 untuk melakukan konfirmasi kelancaran operasional, teristimewa pada tanggal-tanggal dengan peluang kegiatan tertinggi,” kata Argabudhy Sasrawiguna, Direktur Operasional Jalin. Langkah ini melibatkan lebih tinggi dari 80 institusi keuangan yang tersebut tergabung di jaringan pembayaran nasional.
Sebagai pengelola jaringan ATM Link, Jalin mencatatkan peran strategis di memperkuat kelancaran kegiatan selama periode puncak ini. Infrastruktur digital yang mana dikelola perusahaan telah dilakukan terintegrasi dengan berbagai layanan seperti QRIS, Debit, lalu Cardless Cash Withdrawal. “Kami optimis, dengan kolaborasi serta kesiapan infrastruktur, sektor pembayaran dapat memenuhi permintaan penduduk sekaligus menjaga stabilitas operasional selama Nataru 2024/2025,” tambah Argabudhy.
Lonjakan proses ini menuntut penguatan infrastruktur teknologi kemudian keamanan. Ketua Tim Ketenteraman Teknologi Pusat Pelaporan serta Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Indarto Prasetyo Bramono, menyoroti risiko meningkatnya operasi mencurigakan selama peak season. “Kami mencatat lebih tinggi dari 121 ribu laporan operasi mencurigakan sepanjang 2024, dengan lebih lanjut dari 21% terkait perkara penipuan. Periode ini membutuhkan pengawasan ketat lalu penerapan teknologi deteksi dini untuk menghurangi risiko,” jelasnya.
Kolaborasi lintas sektor juga menjadi sorotan untuk meningkatkan literasi warga tentang keamanan siber. Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) mengupayakan edukasi rakyat untuk melindungi data pribadi dan juga menghindari ancaman phishing. “Edukasi adalah langkah strategis untuk menciptakan biosfer pembayaran yang aman serta inklusif, khususnya pada waktu lonjakan transaksi,” ujar Tata Martadinata dari ASPI
