Beijing – Otoritas kejaksaan China berupaya menguatkan pemeliharaan bagi warga lanjut usia (lansia), penyandang disabilitas, kemudian kelompok rentan lainnya di litigasi kepentingan umum, demikian ungkap lembaga kejaksaan tertinggi negara yang dimaksud pada Awal Minggu (24/2).
Dalam sebuah konferensi pers, Kejaksaan Agung Rakyat (Supreme People's Procuratorate/SPP) China mengungkapkan di 11 bulan pertama 2024, lembaga-lembaga kejaksaan di dalam seluruh negara itu sudah menangani 3.318 perkara yang digunakan berkaitan dengan pemeliharaan lansia, penyandang disabilitas, dan juga pekerja perempuan, migran juga pekerja jenis baru.
SPP menyatakan kejaksaan membidik beberapa permasalahan sosial yang mana menonjol serta bidang-bidang utama yang tersebut telah lama melanggar kepentingan warga seperti diskriminasi ketenagakerjaan terhadap perempuan, lembaga perawatan lansia yang tersebut tiada miliki izin, kemudian masalah-masalah terkait dana jaminan kerja bagi penyandang disabilitas.
Menurut SPP, pengamanan hak dan juga kepentingan kelompok rentan telah terjadi menjadi fokus utama pada litigasi kepentingan umum di tempat China. Lebih dari 140.000 persoalan hukum litigasi kepentingan umum telah dilakukan ditangani pada Januari hingga November tahun lalu.
Selain itu, SPP juga menambahkan bahwa pada proses penanganan kasus-kasus yang digunakan menyangkut kepentingan umum, otoritas kejaksaan telah dilakukan memprioritaskan masalah-masalah yang dimaksud berkaitan dengan kegelisahan penduduk yang mana mendesak seperti pengamanan ekologi, keamanan obat dan juga makanan, proteksi informasi pribadi.serta pembohongan telekomunikasi.
SPP mencatat pada 11 bulan pertama tahun lalu, sebanyak 55.000 persoalan hukum proteksi ekologi dan juga sumber daya sudah diselesaikan. Sementara 23.000 perkara yang dimaksud melibatkan keamanan obat serta makanan juga 4.848 tindakan hukum terkait pengamanan informasi pribadi sudah ditangani.
