JAKARTA – pemerintahan masih mengkaji kebijakan tarif gas bumi tertentu (HGBT) sebesar USD6 per MMBTU untuk tujuh sektor bidang juga ada wacana untuk mencabut subsidi HGBT. Ada juga pendapat yang tersebut menginginkan subsidi dihapus, walaupun gas merupakan salah satu komponen biaya utama pada bidang industri.
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Gerindra Bambang Haryo Soekartono (BHS) mengungkapkan telah waktunya pemerintah melakukan audit penerapan harga jual gas alam dalam pada negeri, baik yang untuk bidang maupun untuk rakyat. Sebab, nilai gas Indonesia ketika ini telah terlalu tinggi, jikalau jika dibandingkan dengan nilai tukar gas alam internasional yang belaka USD3,21 per MMBTU.
“Kita ini salah satu penghasil gas alam terbesar dunia, bahkan baru hanya ditemukan sumber gas pada Aceh yang mana berjauhan lebih besar besar 18 kali lipat dari yang dimaksud di dalam hasilkan pada Arab Saudi. Seharusnya nilai tukar gas alam di dalam Indonesia serupa dengan yang digunakan dalam berlakukan di tempat Arab Saudi, yaitu USD0,5 per MMBTU,” ujar BHS, di pernyataannya, Selasa (17/12/2024).
Dia menyebutkan nilai gas bidang yang tersebut disubsidi belaka untuk tujuh sektor industri, yaitu pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca lalu sarung tangan karet adalah USD6 per MMBTU. Sementara yang dimaksud bukan mendapatkan subsidi mayoritas barang bidang adalah USD11-12 per MMBTU, tergantung klasifikasi industri.
Ketentuan itu, katanya, sangat mahal serta tinggi sekali harganya, bandingkan dengan harga jual gas bidang di dalam Negara Malaysia yang sebesar USD4,5 per MMBTU. Sementara, biaya gas lapangan usaha dalam Thailand adalah USD5,5 per MMBTU dan juga nilai tukar gas lapangan usaha dalam Vietnam sekitar USD6,39 per MMBTU.
“Bagaimana lapangan usaha kita bisa jadi bersaing di dalam domestik maupun internasional jikalau harga jual gas alam untuk bidang dalam Indonesia dua sampai tiga kali lipat dari negara-negara Asia Tenggara tersebut, apalagi di area sektor pertanian, sektor pupuk mempunyai total biaya 70 persennya adalah komponen dari gas alam,” jelas Bambang.
BHS menjelaskan apabila nilai subsidi HGBT untuk pupuk dikembalikan normal maka tarif pupuk akan meningkat tajam, bisa-bisa dua kali lipat. Kondisi itu tentu akan menyulitkan produksi pertanian di tempat Indonesia juga harga jual beras yang digunakan ketika ini telah sangat mahal, sehingga akan menjadi terpencil lebih tinggi mahal.
Bambang yakin pemerintahan Prabowo akan memperhatikan kondisi ini untuk tidaklah mencabut subsidi HGBT, bahkan akan mempertimbangkan tarif gas alam untuk lapangan usaha menjadi USD6 per MMBTU untuk semua jenis industri.
“Kita harapkan bisa jadi turun menjadi identik dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya sehingga biaya produk-produk bidang akan hemat dan juga daya beli rakyat kembali meningkat,” tandasnya.
Kebijakan ini, katanya, akan lebih lanjut meningkatkan iklim usaha lapangan usaha yang mana ada di area Indonesia sehingga bukan gulung tikar maupun berpindah ke negara lain yang tersebut dampaknya akan meningkatkan pengangguran. Dengan kebijakan itu, diharapkan sektor di dalam negara lain berminat masuk ke Indonesia sehingga dunia usaha menjadi berkembang 8% sesuai target yang mana diinginkan Presiden Prabowo.
