LONDON – Negara-negara Eropa harus “benar-benar” memberlakukan wajib militer untuk memerangi ancaman agresi Rusia, kata Presiden Latvia Edgars Rinkevics pada Minggu, akibat Eropa semakin khawatir tentang arah peperangan pada Ukraina.
Latvia memberlakukan kembali wajib militer untuk pria dewasa pada 1 Januari tahun lalu, setelahnya menghapusnya pada tahun 2006. Negara Baltik itu berbagi perbatasan sepanjang 180 mil dengan Rusia pada sebelah timurnya juga sangat rentan terhadap agresi Rusia.
Para pemimpin Eropa bertemu pada hari Kamis di dalam Brussels untuk melakukan pembicaraan darurat mengenai konflik negeri Ukraina juga pertahanan Eropa, serta berjanji untuk mempersenjatai kembali benua itu setelahnya Amerika Serikat mengancam akan mencabut jaminan keamanan yang dimaksud telah lama berlaku selama 80 tahun.
Ketika ditanya apakah mitra-mitra Eropa harus mengikuti kebijakan Latvia untuk memberlakukan kembali wajib militer, Rinkevics mengungkapkan terhadap Sky News: “Ya… mengamati apa yang mana terjadi di area dunia, langkah yang kami ambil, serta ya memang, kami sudah berdiskusi cukup lama pada tahun 2022 kemudian kebijakan itu diambil oleh Parlemen.”
“Banyak negara Eropa lainnya perlu mengikuti itu,” tambahnya.
Baca Juga: Proposal Mesir untuk Daerah Gaza 2030 Persatukan Negara-negara Arab
Ketika ditanya lagi apakah menurutnya negara-negara Eropa lainnya harus mengambil langkah yang tersebut sama dengan Latvia pada hal pengeluaran pertahanan lalu wajib militer, Rinkēvičs berkata “tentu saja.”
Beberapa negara Eropa menghentikan wajib militer pasca berakhirnya Perang Dingin, tetapi beberapa negara – khususnya di dalam Skandinavia serta Baltik – sudah memberlakukannya kembali pada beberapa tahun terakhir, sebagian besar dikarenakan ancaman Rusia.
Kegagalan untuk mendaftar dapat mengakibatkan denda atau bahkan hukuman penjara di dalam beberapa negara.
Rinkevics menyatakan untuk Sky News bahwa ada juga diskusi di area negaranya tentang apakah ada keperluan untuk memberlakukan wajib militer bagi wanita.
“Saat ini, itu belum menjadi kebijakan yang tersebut diambil,” katanya. “Tidak ada kewajiban hukum untuk itu… Ini adalah adalah perdebatan tetapi belum ada langkah yang digunakan diambil.”
Presiden menambahkan bahwa ia memahami bahwa “masyarakat sedikit gugup” mengenai situasi ini, tetapi menyatakan bahwa “tentu saja, jaminan yang dimaksud kuat adalah satu hal, hal yang tersebut lain adalah tindakan nyata yang dimaksud diambil oleh pemerintah Latvia, oleh pemerintah Eropa lainnya, untuk menegaskan bahwa kita semua menjadi tambahan kuat.” Radina Gigova berkontribusi pada laporan ini.
