JAKARTA – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyingkap pendapat menyikapi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) perihal penghapusan ambang batas minimal calon presiden kemudian duta presiden atau presidential threshold.
Bahlil mengaku, pihaknya tetap memperlihatkan menghargai apa yang dimaksud menjadi putusan MK mengenai ambang batas pencalonan kontestan pemilu. Namun, Golkar belum memutuskan langkah kebijakan pemerintah selanjutnya menyikapi putusan tetsebut.
“Sekalipun memang benar kami sendiri belum membaca secara detail. Tetapi, kita harus juga betul-betul mengawasi bahwa sistem demokrasi kita ini juga jangan dibuat memperlemah tempat presidensial. Nah, ini yang mana kita lihat belaka sekarang,” kata Bahlil pada Kantor Kementerian ESDM, hari terakhir pekan (3/1/2025).
Bahlil menegaskan, Partai Golkar akan segera mengambil langkah untuk menyikapi hasil putusan MK tersebut. Namun, masih enggan untuk diungkapkan secara dini bagaimana langkah partai pohon beringin itu selanjutnya.
“Tapi apa pun yang mana diputuskan oleh MK, ya kita hargai. Karena kan final. Saya baca, kami baca dulu langkah Mahkamah Konstitusi. Begitu setelahnya kami baca, kami pelajari. Baru kemudian kita akan merumuskan langkah apa yang harus dilakukan,” tambahnya.
Sebelumnya, sidang Pengucapan Putusan ini diselenggarakan pada Kamis, 2 Januari 2025 pada Ruang Sidang Pleno MK. Mahkamah menilai, pokok permohonan para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas ketentuan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan juga delegasi presiden adalah masuk akal menurut hukum.
“Menyatakan norma Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan juga tiada mempunyai kekuatan hukum mengikat,” kata Ketua MK Suhartoyo.
Diketahui, Perkara Nomor 62PUU-XXI/2023 diajukan oleh Enika Maya Oktavia. Dalam petitumnya, Pemohon menyatakan pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, melanggar batas open legal policy dan juga bertentangan dengan UUD 1945. Pemohon juga menyatakan Presidential Threshold pada pasal 222 bertentangan dengan moralitas demokrasi.
Adapun norma yang mana diujikan oleh para pemohon adalah Pasal 222 UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang tersebut menyatakan, pasangan calon diusulkan oleh partai kebijakan pemerintah atau gabungan partai kebijakan pemerintah partisipan pemilihan umum yang digunakan memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah agregat kursi DPR atau memperoleh 25% dari ucapan sah secara nasional pada pemilihan raya anggota DPR sebelumnya.
