Ibukota – Kebijakan Level Komponen Dalam Negeri (TKDN) kembali berubah menjadi sorotan. Dalam forum Sarasehan Perekonomian yang diselenggarakan dalam Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025), Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya menyusun regulasi TKDN yang mana lebih banyak fleksibel dan juga realistis.
Menurut Presiden, aturan TKDN harus menyesuaikan dengan keadaan di dalam lapangan agar tiada menghambat daya saing sektor nasional pada berada dalam persaingan global yang mana semakin ketat. “Saya sangat nasionalis, tapi kita juga harus realistis. TKDN kalau dipaksakan, lapangan usaha kita malah bisa jadi kalah bersaing,” kata Presiden Prabowo di dalam hadapan para pelaku bidang usaha lalu pemangku kebijakan.
Presiden juga menginstruksikan jajaran pemerintah untuk segera mengevaluasi kebijakan yang dimaksud berlaku, agar penerapan TKDN benar-benar menggalang pertumbuhan bidang pada negeri tanpa membebani pelaku usaha.
Apa itu TKDN?
TKDN merupakan singkatan dari Derajat Komponen Dalam Negeri. TKDN adalah ukuran berapa besar porsi materi baku, tenaga kerja, dan juga serangkaian produksi dari di negeri yang digunakan digunakan pada sebuah barang atau jasa. Semakin besar nilai TKDN, artinya semakin sejumlah elemen lokal yang tersebut terlibat di pembuatan produk-produk tersebut. Ada tiga jenis perhitungan TKDN:
- Komponen di negeri pada barang
- Komponen pada negeri pada jasa
- Gabungan komponen di negeri pada barang dan juga jasa
Salah satu tujuan utama kegiatan TKDN adalah memberdayakan sektor di negeri agar lebih besar kuat dan juga kompetitif. Sehingga, pemerintah telah dilakukan menetapkan batas minimal TKDN yang digunakan harus dipenuhi oleh suatu produk.
Saat ini, batas minimal TKDN ditetapkan sebesar 25 persen, dengan asal Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) minimal 40 persen. Aturan ini berlaku untuk pengadaan barang serta jasa oleh instansi pemerintah seperti kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, BUMN, hingga BUMD, khususnya bila sumber pembiayaannya berasal dari APBN, APBD, atau pinjaman lalu hibah.
Penerapan TKDN mengakibatkan banyak manfaat. Selain membantu menurunkan ketergantungan pada impor, kebijakan ini juga menerima tambahan sejumlah tenaga kerja, menghemat devisa negara, lalu meningkatkan daya saing produk-produk lokal. Pengaplikasian produk-produk pada negeri tidak hanya saja tentang kepentingan ekonomi, tapi juga masalah memulai pembangunan kebanggaan terhadap karya anak bangsa.
Namun, seperti yang tersebut disampaikan Presiden Prabowo, penguatan komponen di negeri bukanlah semata tentang bilangan atau regulasi. Hal ini menyangkut kesiapan sektor pendidikan, penguasaan ilmu pengetahuan lalu teknologi, hingga kompetensi sumber daya manusia.
Karena itu, kebijakan TKDN idealnya tiada hanya saja menyokong lapangan usaha untuk memenuhi target bilangan bulat tertentu, tapi juga menciptakan ruang bagi biosfer bidang lokal agar meningkat lalu mampu bersaing secara global.
Artikel ini disadur dari Regulasi TKDN dinilai perlu lebih fleksibel, apa itu TKDN?
