JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto perlu juga bersih-bersih institusi Kejaksaan Agung (Kejagung) dari jaksa tidak ada profesional. Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas berharap Prabowo turun tangan terkait ketidakprofesionalan jaksa di menangani perkara dugaan korupsi juga melelang aset sitaan.
“Lakukan bersih-bersih juga reposisi terhadap para petinggi yang tersebut ada di area lingkungan Kejaksaan Agung,” ujar Fernando, hari terakhir pekan (14/2/2025).
“Saatnya Prabowo melakukan bersih-bersih pada semua lembaga negara teristimewa Aparat Penegak Hukum (APH) agar sukses pada menjalankan program-program pemerintahannya,” tambahnya.
Indikasi diperlukan bersih-bersih di dalam Kejagung dipicu oknum jaksa yang tersebut diduga menutupi sumber dana suap senilai Rp920 miliar pada dakwaan mantan Kepala Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar.
Pada persidangan di dalam Pengadilan Tipikor Ibukota Pusat, Hari Senin (10/2/2025), JPU hanya sekali menyoroti penerimaan gratifikasi tanpa menjelaskan sumber dana yang dimaksud yang memicu kejanggalan pada penanganan tindakan hukum tersebut.
“Sungguh aneh kalau penegak hukum berupaya menutupi praktik kejahatan yang mana sedang ditangani termasuk dugaan permainan pada melepas aset sitaan akibat dinilai berjauhan dari nilai seharusnya,” kata Fernando.
“Komisi Kejaksaan harus bertindak terkait adanya dugaan pelanggaran tersebut,” sambungnya.
Dia kembali berpesan agar upaya memasukkan asas dominus litis pada RKUHAP ditolak sebab akan memperburuk penyidikan yang selama ini kewenangannya ada di area Polri.
