JAKARTA – Eks Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu mendesak Presiden Prabowo Subianto meninggalkan Proyek Penting Nasional ( PSN ) warisan Jokowi.
Sebab, setiap proyek yang digunakan dibangun baik menggunakan APBN maupun pendanaan pemodal harus melintasi kajian komprehensif untuk mengukur kegunaan bagi rakyat luas, hingga kemungkinan dampak lingkungan juga sosial yang tersebut ditimbulkan.
“Menurut saya harus dikembalikan pada normanya, bahwa (proyek) harus ada studi kelayakan, harus ada AMDAL (Analisis Mengenai Efek Lingkungan), harus ada analisis benefit ekonomi, jadi jangan hanya saja keinginan,” ujar Said Didu pada waktu ditemui di dalam Tangerang, hari terakhir pekan (24/1/2025).
Menurutnya, proyek strategis semestinya punya dampak positif seluruh rakyat bukanlah sekedar kepentingan bidang usaha untuk mencari keuntungan satu kelompok saja. Padahal berbagai peran negara didalamnya seperti kemudahan perizinan hingga akses pembiayaan untuk menjalankan proyek tersebut.
“Proyek strategis harus lahir belaka untuk kemudian digunakan untuk kepentingan rakyat. Kalau semata-mata bisnis, jadi dihentikan saja,” tandasnya.
Dia menjelaskan sebuah proyek ketika masuk daftar PSN akan berbagai mendapatkan sarana kemudahan yang dimaksud diberikan negara. Bahkan risiko politik, sosial, lalu ekonomi yang tersebut ada pada proses pengerjaan PSN dapat ditanggung oleh negara.
“PSN itu memberikan keistimewaan, bahwa ada apabila terjadi risiko urusan politik pun itu ditanggung negara. Risiko hukum, maka negara harus membela, risiko sosial misalnya ada warga yang mana protes, negara yang digunakan harus bayar, tidak pengembang,” lanjutnya.
Tak hanya sekali itu, Said Didu juga menyoroti pemberian status PSN terhadap pengembangan kawasan PIK 2 dalam era Jokowi. Padahal menurutnya, PIK 2 merupakan proyek komersial milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan melalui Agung Sedayu Group.
“Yang lucu kan baru-baru di dalam akhir masa jabatan Jokowi, baru PSN masuk ke swasta. Awalnya kan negara kasih ke BUMN, atau proyek-proyek milik negara yang digunakan dikategorikan strategis, ini malah ke swasta,” kata Said Didu.
