JAKARTA – PT Pupuk Indonesia (Persero) menyampaikan komitmennya untuk terlibat mewujudkan ketahanan pangan nasional. Terlebih, penampilan pupuk menjadi penting pada memperkuat produksi, juga mengupayakan produktivitas flora pangan nasional.
Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi menyampaikan, isu swasembada pangan menjadi penting menyusul proyeksi kenaikan konsumsi beras juga pertambahan jumlah keseluruhan penduduk. Berdasarkan data yang digunakan dipaparkan, pada 2045 diproyeksikan keperluan beras mencapai 37,9 jt ton dengan total penduduk 324 jt orang. Saat ini, jumlah keseluruhan penduduk Indonesia sebesar 282 jt dengan keperluan beras sekitar 30,9 jt ton.Di samping itu, lanjut Rahmad, swasembada pangan turut menjadi prioritas bagi pemerintahan mendatang.
Menurut dia, perusahaan pada lima tahun ke depan membidik kenaikan produksi pupuk sebesar 2 jt ton. Pada pada waktu yang bersamaan, Pupuk Indonesia menerapkan sebagian strategi untuk memverifikasi ketersediaan kemudian keterjangkauan pupuk untuk petani.
Dalam menjamin tentang ketersediaan, misalnya, Pupuk Indonesia telah lama menerapkan digitalisasi secara end-to-end untuk pelaksanaan distribusi Pupuk. Melalui strategi Integrated Distribution and Outbound Logistic (INDIGO), perusahaan memonitor pergerakan serta sikap stok pupuk mulai dari pabrik sampai kios.
“Jadi ini transparan serta menjadi pengembangan dari Pupuk Indonesia untuk memverifikasi ketersediaan Pupuk,” kata Rahmad pada Indonesia Future Policy Dialogue: Telaah Arah Pemerintahan Baru pada pembukaan Lumbung Pangan untuk Kemandirian, dikutipkan hari terakhir pekan (11/10/2024).
Sementara, mengenai kesulitan keterjangkauan, lanjut Rahmad, tingginya harga jual pupuk akan berdampak negatif ke produksi padi. Berdasarkan kalkulasinya, setiap kenaikan harga jual pupuk sebesar Rp1.000/kg mengakibatkan penurunan konsumsi urea sebesar 13 persen lalu 14 persen pupuk NPK.Selanjutnya, penurunan konsumsi pupuk yang dimaksud akan datang berdampak ke penurunan produktivitas flora pangan hingga 0,5 ton per hektar, dan juga penurunan pendapatan petani sekitar Rp3,1 jt per hektar.
“Nah, affordability ini datangnya dari mana? Tentu satu, kita terus-menerus menantang diri kita sendiri, apakah Pupuk Indonesia dapat memproduksi pupuk dengan lebih besar efisien, dengan lebih banyak kompetitif,” ujarnya.
Untuk menambah produksi, perusahaan menempuh strategi pengerjaan pabrik pupuk baru maupun revitalisasi pabrik lama. Selain itu, perusahaan meningkatkan daya saing pupuk, dan juga meminimalisir regulatory cost.
Rahmad menambahkan keterjangkauan biaya pupuk tergantung pula pada nilai materi baku khususnya gas. Dalam hal ini, beliau memberikan apresiasi terhadap pemerintah yang tersebut telah terjadi menerapkan biaya gas terjangkau USD6 per MMBTU.
Di melawan itu semua, Rahmad menyatakan ikhtiar menuju swasembada pangan tak sanggup hanya saja dari peran satu institusi. Dia menggerakkan setiap kementerian/lembaga terkait untuk bekerja mirip demi mewujudkan hal tersebut.”Ini saatnya gotong royong untuk mencapai swasembada pangan, tiada sanggup satu pihak berdiri sendiri, semua harus bertemu,” kata dia.
