PADANG – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sama-sama perbankan juga lembaga pembiayaan syariah mengadakan kegiatan “UMKM Goes to Hajj”, sebuah langkah strategis untuk menyokong kesempatan ekspor bagi pelaku UMKM.
Program ini juga memberikan akses bagi pelaku UMKM serta kemudahan tenaga kerja untuk mendaftar Haji. BPKH turut mengundang grup entrepreneur perhotelan, retail, dan juga eskpor impor di tempat Arab Saudi, untuk berperan di membantu UMKM mendistribusikan produknya ke lingkungan ekonomi Arab Saudi.
Anggota Badan Pelaksana BPKH Harry Alexander mengatakan, komitmen BPKH di menyokong pembaharuan dan juga kolaborasi di ekosistem perhajian, termasuk optimalisasi dana kelolaan melalui peningkatan pendaftaran haji dari sektor UMKM.
“UMKM dapat turut juga pada ekosistem perhajian untuk memenuhi keinginan penyediaan makanan khas Indonesia pada musim haji seperti rendang sehingga dengan akses bursa yang mana lebih tinggi luas, para pelaku UMKM dapat mengalami perkembangan untuk mampu mendaftar haji,” ujarnya, Hari Senin (24/2/2025).
Buya Anwar Abbas, Wakil Ketua Umum MUI yang digunakan juga Ketua PP Muhammadiyah yang dimaksud membawahi UMKM menekankan bahwa peluang barang Sumatera Barat bukanlah cuma bumbu rendang, tetapi juga berbagai bumbu khas lainnya yang digunakan dapat menembus lingkungan ekonomi global kemudian menjadi titik awal pembentukan kota devisa.
“PP Muhammadiyah miliki 24 cabang Muhammadiyah di area seluruh dunia yang digunakan bisa jadi dijadikan kanal iklan juga distribusi hasil HIPERMI (Himpunan Pengusaha Randang Minang Indonesia),” katanya.
Kepala Kanwil DJPb sekaligus Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Satu Sumbar Syukriah menuturkan DJPb mendapatkan Amanah sebagai Wilayah Chief Economic (RCE) dan juga Financial Officer (FA) termasuk di dalam Sumatera Barat.
DJPb pada hal ini diminta menggali prospek dunia usaha daerah, melakukan analisa, dan juga memberikan rekomendasi. Salah satu prospek ekonomi Provinsi Sumatera Barat yang mana perlu dikembangkan yaitu Bumbu lalu Rendang di tempat mana lapangan usaha pengelolaan bumbu rendang butuh material baku yang erat kaitannya dengan petani kemudian Sumatera Barat yang tersebut agraris.
“HIPERMI pada bawah binaan DJPb Kemenkeu Sumbar diharapkan menjadi wadah berkembangnya suatu proses perusahaan dari hulu ke hilir untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Sumbar, mulai dari petani sampai pelaku bisnis rendang yang digunakan pada akhirnya menjadi bagian yang tersebut tak terpisahkan pada upaya meningkatkan kemampuan fiskal dalam Sumbar,” ujarnya.
Kepala Dinas Koperasi dan juga UKM Sumatera Barat Endrizal menambahkan pemerintah provinsi siap membantu inisiatif ini.
“Pemerintah provinsi siap menjadi perusahaan pendamping di kerja serupa acara UMKM Goes to Hajj. Kami juga akan mengerahkan dinas dan juga tenaga pendamping untuk menegaskan kelancaran kegiatan ini,” ucapnya.
