JAKARTA – Menteri Koordinator Politik, Hukum, serta Ketenteraman (Meko Polkam) Budi Gunawan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp3 triliun. Tambahan anggaran yang dimaksud untuk menjalankan kegiatan yang dimaksud telah lama dicanangkan.
Hal itu disampaikan Budi Gunawan pada waktu Rapat Kerja (Raker) dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR. Dalam rapat tersebut, Budi Gunawan sama-sama tujuh Menteri Koordinator (Menko) Kabinet Merah Putih mengusulkan tambahan anggaran untuk Tahun Anggaran (TA) 2025.
Hadir pada rapat tersebut, tujuh Menko antara lain, Menko Polkam Budi Gunawan, Menko Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, serta Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Pembangunan Manusia dan juga Kebudayaan Pratikno.
Selain itu, Menko Infrastruktur serta Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menko Pemberdayaan Komunitas (PMK) Abdul Muhaimin Iskandar, kemudian Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas).
“Dengan beban tugas yang dimaksud semakin berat tanpa dukungan anggaran yang dimaksud memadai hal yang dimaksud akan sulit untuk direalisasikan,” ujarnya, Awal Minggu (2/12/2024).
Budi Gunawan mencontohkan, pada waktu ini di dalam Kemenko Polkam bukan ada ruang command center yang tersebut terkoneksi dengan kementerian kemudian lembaga untuk memonitor segala permasalahan secara langsung. Sementara penanganan isu Polkam pada menjaga stabilitas urusan politik serta keamanan nasional sangat membutuhkan kecepatan di dalam di koordinasi, sinergi, serta eksekusi di area lapangan.
“Selain itu belum ada platform digital big data yang tersebut bisa saja menangani pengaduan publik (dumas) yang jumlahnya dalam Kemenko Polkam sangat banyak mencapai puluhan ribu. Sehingga berbagai laporan yang tersebut tidaklah tertangani dengan baik. Hal ini sangat memengaruhi persepsi rakyat terhadap kinerja pemerintah,” katanya.
Usulan penambahan anggaran ini diadakan menyusul pembaharuan nomenklatur kementerian Kabinet Merah Putih yang mana menjadi 48 kementerian. Rincian usulan penambahan anggaran untuk 2025 yaitu, Kemudian Kementerian Koordinator Sektor Politik kemudian Keselamatan (Kemenko Polkam) memohonkan tambahan anggaran sebesar Rp3 triliun.
