JAKARTA – Indonesia mempunyai kapasitas kemudian kemampuan besar di mengatur emisi karbon . Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, nilai perdagangan karbon sebesar Rp29,21 miliar hingga 29 September 2022 dengan ukuran unit karbon yang tersebut diperdagangkan sebanyak 459.953 ton CO2 ekuivalen.
“Ini menjadi deskripsi kemampuan negara pada menjalankan emisi karbon. pemerintahan juga sudah pernah mengeluarkan beberapa jumlah regulasi terkait perdagangan karbon, antara lain Perpres 08/2021 serta Peraturan OJK no 14/2023 yang mana mengatur perdagangan karbon melalui bursa karbon,” ujar Ketua Dewan Pembina Indonesia Digital Carbon Association (IDCTA) Bambang Soesatyo, di acara Carbon Digital Conference 2024 dengan tema “Reimagining Indonesia Carbon Market: Digital Innovations for Global Integrity” dikutip, Hari Jumat (13/12/2024).
Dia mengatakan, pemerintah memiliki target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89% tanpa bantuan internasional serta 43,2 persen dengan dukungan internasional pada 2030. Dengan peluang besar yang digunakan dimiliki, Indonesia bisa jadi menjadi pemain kunci dalam lingkungan ekonomi karbon dunia.
“Indonesia juga berkontribusi pada Pasar Karbon Sukarela (Voluntary Carbon Market/VCM) Asia hingga 15 persen atau 31,7 metrik ton setara karbondioksida (CO2e) dengan estimasi nilai proses offset karbon sebesar USD163 juta,” kata dia.
Ketua Indonesia Digital Carbon Association (IDCTA) Riza Suarga mengungkapkan, Carbon Digital Conference 2024 tahun ini diharapkan bisa saja membantu seluruh pengambil kebijakan pada menjalankan perdagangan karbon pada Indonesia.
“Tahun lalu, CDC 2023 berhasil menarik 248 kontestan dari sekitar 50 negara. Tahun ini, kami berharap penyelenggaraan CDC mampu memberikan solusi yang dimaksud lebih lanjut konkret terkait perdagangan karbon juga juga digitalisasinya,” jelas Riza.
Riza menjelaskan, CDC 2024 menggali lebih besar di mengenai perpaduan antara Artificial Intelligence (AI), Siber of Things (IoT), lalu lingkungan ekonomi karbon. Menyadari pentingnya teknologi-teknologi ini, konferensi ini akan menekankan peran mereka pada menegaskan integritas proyek-proyek karbon sembari menjajaki jalan baru untuk perkembangan yang dimaksud berkelanjutan.
Indonesia miliki prospek besar untuk menjadi penyedia kredit karbon berbasis alam dengan mekanisme offset mencapai 1,3 giga ton CO2e senilai USD190 miliar.
“Kami percaya bahwa menciptakan sistem serta bursa kredit karbon adalah solusi alternatif bagi sejumlah negara, termasuk Indonesia, dalam mana transisi menuju operasi rendah emisi masih memerlukan waktu khususnya oleh sebab itu adopsi teknologi yang mana umumnya membutuhkan waktu tambahan panjang lalu nilai penanaman modal yang tersebut cukup besar. Pengenalan pangsa karbon Indonesia serta meningkatnya minat terhadap kredit karbon dapat membimbing Indonesia menuju pencapaian NDC juga carbon netral,” kata Yuliana Sudjonno, Partner dan juga Sustainability Leader dari PwC Indonesia.
Sementara, Mantan Menteri Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar mengungkapkan, lingkungan ekonomi karbon harus dimanfaatkan dengan seoptimal mungkin saja oleh Indonesia. “Apabila tidak ada dimaksimalkan maka orang lain yang digunakan akan memanfaatkan keuntungan yang mana bisa jadi didapat dari bursa karbon,” kata dia.
