JAKARTA – Efisiensi anggaran yang tersebut sedang digalalakkan pemerintah hingga Rp306 triliun berpotensi menghambat target peningkatan kegiatan ekonomi 8%. pemerintahan perlu memperhatikan sektor manufaktur, investasi, produktivitas tenaga kerja kemudian stabilitas politik.
“Tata kelola pemerintahan juga harus berjalan dengan baik untuk memperkuat pertumbuhan sektor ekonomi 8%,” ujar Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat (PP) Hima Persis, Hafidh Fadhlurrohman, di acara diskusi bertajuk “Pertumbuhan Kondisi Keuangan 8%: Utopis atau Realistis?”, yang mana diselenggarakan Jaringan Cendekiawan Muda, Rabu (12/2/2025).
Direktur Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal berpendapat, peningkatan dunia usaha mencapai 8% masih memungkinkan dengan aturan adanya terobosan juga akselerasi yang signifikan. Untuk mencapai hitungan tersebut, pemerintah perlu meningkatkan kualitas SDM, kesiapan infrastruktur dan juga optimlaisasi pengelolaan kegiatan prioritas. Tak hanya sekali itu, pembengkakan kabinet dapat menjadi faktor yang dimaksud perlu diperhatikan.
“Efisiensi memang sebenarnya diperlukan untuk meminimalisir kemungkinan mark-up anggaran. Namun perlu kehati-hatian di penerapannya agar tidaklah menghambat kinerja pemerintah,” katanya.
Pada kesempatan yang dimaksud sama, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti mengatakan, tidak ada ada negara yang dapat mencapai status negara progresif apabila masih terjebak pada Middle-Income Trap (MBG).
“Belanja pemerintah perlu dikelola dengan cermat agar tiada menciptakan kerentanan terhadap pertumbuhan kegiatan ekonomi di area masa depan,” ujar Esther.
Menyikapi pandangan tersebut, Deputi Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), M. Isra Ramli menegaskan, penambahan total kementerian di kabinet tidaklah serta-merta menyebabkan pemborosan. Saat ini terdapat 48 kementerian dari sebelumnya 34. Namun, hal ini tak lantas menjadi beban anggaran. Pasalnya, efisiensi yang dimaksud diadakan justru bertujuan untuk menghapus program-program yang dimaksud tiada memberikan faedah secara langsung bagi rakyat.
“Penghematan anggaran justru sangat diperlukan mengingat adanya anomali pada realisasi anggaran dalam beberapa kementerian,” ujarnya.
Isra menegaskan, efisiensi yang dimaksud dijalankan pemerintah ini dapat berdampak pada entrepreneur yang tersebut selama ini mendapatkan proyek dari kementerian yang tersebut tidak ada berjalan secara efektif. Perdebatan mengenai efisiensi anggaran kemudian strategi perkembangan perekonomian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah harus dijalankan dengan keseimbangan yang mana tepat.
“Di satu sisi, efisiensi menjadi langkah penting untuk menjaga kredibilitas fiskal. Namun, pada sisi lain, pemerintah juga harus menjamin bahwa pemangkasan anggaran bukan menghambat kegiatan strategis yang digunakan dapat memacu peningkatan perekonomian berkelanjutan,” ucapnya.
