JAKARTA – Menteri Koordinator Budang Politik juga Ketenteraman (Menko Polkam) Budi Gunawan (BG) menyinggung pemberantasan praktik rasuah dalam Finlandia. Menurutnya, pemberantasan korupsi di area sana menggunakan big data untuk mendeteksi pola korupsi. Hal yang dimaksud dapat diterapkan di dalam Indonesia.
Hal yang dimaksud disampaikan BG pada waktu memberikan sambutan di Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Harkodia) 2024 dalam Gedung Merah Putih KPK, Hari Senin (9/12/2024).
“Pemerintah juga dapat meniru atau kita dapat meniru best practice dari negara lain yang dimaksud telah terjadi terbukti mampu di area di melakukan pemberantasan korupsi,” kata BG.
“Sebagai contoh di tempat Finlandia, menggunakan big data analytics pada di melakukan deteksi pola korupsi yang dimaksud rutin digunakan, sehingga dapat diadakan policy review untuk menghentikan celah-celah tersebut,” sambungnya.
BG melanjutkan, pemerintah juga terus mengupayakan perbaikan pelayanan lewat perubahan struktural digital pada reformasi birokrasi.
“Pemerintah memanfaatkan e-government sebagai alat penting untuk mengurangi kemudian memberantas korupsi dengan meningkatkan transparansi, efisiensi, juga akuntabilitas pada penyelenggaraan pelayanan publik,” tuturnya.
BG menambahkan, penerapan e-budgeting juga diadakan pada pengelolaan anggaran negara, baik APBN maupun APBD secara digital. Dengan begitu, pengawasan tambahan mudah. “Pengawasan pemanfaatan anggaran akan lebih besar mudah serta menghurangi peluang terjadinya manipulasi,” ucapnya.
