JAKARTA – Pakar Kepemiluan Titi Anggraini menganggap, sejatinya tidaklah ada argumentasi hukum yang mana baru di putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mana menghapus ambang batas presiden atau presidential threshold.
Menurutnya, putusan yang disebutkan cuma mencermati secara saksama dinamika dan juga keperluan penyelenggaraan negara, yakni MK menyatakan bahwa pada waktu ini merupakan waktu yang digunakan tepat bagi lembaga itu untuk bergeser dari pendirian sebelumnya.
“Hal itu mempertimbangkan banyaknya pengujian pasal ambang batas pencalonan presiden yang mana diajukan ke MK, yaitu sampai 33 pengujian lebih,” ungkapnya, Hari Sabtu (4/1/2025).
“Lalu kecenderungan adanya upaya membatasi jumlah total calon yang dimaksud mengakibatkan terbatasnya pilihan bagi pemilih kemudian berakibat terjadi polarasisasi di tempat tengah-tengah masyarakat, maka MK menganggap hal itu sebagai open legal policy yang digunakan bertentangan dengan moralitas, rasionalitas, lalu mengandung ketidakadilan yang dimaksud intolerable,” imbuh Titi.
Dia menilai, gugatan yang mana diajukan Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, Enika Maya Oktavia dkk patut disyukuri juga dirayakan semua pihak.
Oleh dikarenakan itu, partai kebijakan pemerintah diharapkan mulai menyiapkan kader-kader terbaiknya sebagai calon-calon potensial untuk Pilpres 2029.
“Namun, terlebih dahulu partai harus menegaskan partai urusan politik dia bisa jadi lolos menjadi perserta pilpres pada pemilihan raya 2029 mendatang,” ujarnya.
