SARAJEVO – Jaksa penuntut Bosnia mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk presiden, perdana menteri, serta Ketua Parlemen Republika Srpska, wilayah yang digunakan sebagian besar dihuni orang Serbia di area Bosnia kemudian Herzegovina.
Mereka dituduh telah lama melancarkan “serangan terhadap tatanan konstitusional” dengan memberlakukan undang-undang yang mana membatasi operasi lembaga peradilan kemudian penegakan hukum tingkat negara bagian Bosnia.
Setelah pertempuran saudara brutal yang digunakan mengadu domba kelompok etnoreligius di area wilayah bekas Yugoslavia itu, Bosnia juga Herzegovina terbagi menjadi dua entitas yang tersebut memerintah sendiri, Republika Srpska yang mana beranggotakan etnis Serbia serta satu federasi yang dijalankan orang Bosniak (Muslim Bosnia) kemudian Kroasia, pada bawah Perjanjian Dayton 1995 yang digunakan ditengahi Amerika Serikat (AS).
Sebagai bagian dari pengaturan ini, negara yang dimaksud diperintah oleh presiden yang dimaksud beranggotakan tiga orang, orang Bosniak, seseorang Serbia, dan juga orang Kroasia, dan juga mencakup distrik otonom pada persimpangan jalan utama.
Surat perintah penggeledahan dikeluarkan meskipun Banja Luka, pusat administrasi Republika Srpska yang mana mayoritas penduduknya adalah orang Serbia, tiada mengakui kewenangan Kantor Kejaksaan yang digunakan berpusat di area Sarajevo.
“Kantor Kejaksaan negara itu mengeluarkan perintah yang dimaksud pasca Presiden Serbia Bosnia Milorad Dodik, Awal Menteri Radovan Viskovic, dan juga Ketua Parlemen Nenad Stevandic gagal menanggapi dua panggilan pemeriksaan,” ungkap laporan televisi Republik Serbia, mengutip pernyataan pemerintah daerah.
Pengadilan yang dimaksud berpusat di area Sarajevo bulan lalu menjatuhkan hukuman satu tahun penjara terhadap Dodik juga melarangnya memegang jabatan presiden selama enam tahun oleh sebab itu menghalangi kebijakan yang dibuat pengadilan konstitusi Bosnia kemudian menentang kewenangan utusan internasional Christian Schmidt.
Schmidt, yang mana berkebangsaan Jerman, secara resmi ditugaskan mengawasi pelaksanaan Perjanjian Damai Dayton tahun 1995.
Dodik sendiri tak hadir di vonisnya lalu mengumumkan rencana agar Majelis Nasional Republika Srpska menolak putusan pengadilan serta melarang penegakan putusan apa pun yang tersebut dibuat badan peradilan negara Bosnia di dalam wilayahnya.
Anggota parlemen Serbia Bosnia mengesahkan undang-undang yang dimaksud melarang badan peradilan pusat juga polisi beroperasi di tempat Republika Srpska.
