Jakarta – Lembaga riset Bright Institute merilis hasil studi yang dimaksud mengungkap Nusantara memiliki peluang mengalami krisis pangan. Ekonom senior Bright Institute, Awalil Rizky, menyatakan permintaan beras yang digunakan tinggi tak dibarengi dengan suplai yang memadai menyebabkan biaya beras melambung.
“Saat ini, berbagai negara yang mengamankan persediaan substansi pangan sebagai langkah preventif mengelakkan krisis pangan. Mereka juga membatasi ekspor,” ucapannya pada webinar bertajuk “Rawan Pangan Mengancam” pada Selasa, 8 Oktober 2024.
Awalil menjelaskan, tren protektionisme ini sudah berlangsung selama beberapa tahun terakhir. Ia menyebut, negara yang digunakan menyadari ketidakpastian status pangan cenderung mengubah orientasinya ke ketahanan pada negeri.
Adapun keadaan ini akan berdampak pada Indonesia yang dimaksud total penduduknya mencapai 285 jt jiwa dan juga berisiko makin bertambah. “Maka kerawanan pangan akan berubah menjadi persoalan yang digunakan sangat jauh lebih lanjut serius,” kata Awalil.
Awalil juga menyorot tidak ada maksimalnya realisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 juga 2020-2024 yang dimaksud sudah dibuat oleh pemerintah. Ia menilai, RPJMN ini sebenarnya sudah pernah menaruh perhatian pada persoalan krisis pangan ini. “Namun, realisasinya sangat sangat jauh dari yang digunakan diharapkan,” ungkap Awalil.
Ia menunjukkan anjloknya skor Global Food Security Index (GFSI) atau Ukuran Ketahanan Pangan Global yang dimaksud menjadi indikator keberhasilan RPJMN. Pada era Presiden Jokowi periode pertama, nilainya sempat meningkat menyentuh bilangan bulat 63,60 di dalam tahun 2018. Sehingga, RPJMN 2020-2024 memiliki target skor 95,20 pada tahun 2024.
Namun, skor GFSI cenderung berbalik arah sejak tahun 2019. Alih-alih mendekati 95,20, nilainya terakhir di dalam 2022 lebih banyak rendah dengan skor 60,2. “Target RPJMN 2024 telah tak mungkin saja dapat tercapai,” ujarnya.
Keadaan ini diperparah dengan porsi vegetasi pangan di sektor pertanian cenderung semakin mengecil selama era Presiden Jokowi. Di tahun 2014, porsi tumbuhan pangan yang mana terdiri dari antara lain padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kedelai, kacang tanah, serta kacang hijau mencapai 24,35 persen dari seluruh sektor pertanian. Namun, ke 2023 porsinya jatuh ke 18,02 persen.
Direktur Penelitian Bright Institute Muhammad Andri Pradana mengatakan, turunnya porsi vegetasi pangan pada sektor pertanian ini disebabkan oleh kurangnya perhatian pemerintah. Di era Jokowi, pemerintah meletakkan berbagai perhatian pada perkebunan yang orientasinya ekspor. “Terutama kelapa sawit,” ujar Awalil.
Artikel ini disadur dari Bright Institute: Ada Gejala Indonesia Terancam Krisis Pangan di Masa Depan
