Jakarta – Presiden terpilih Prabowo Subianto telah lama mengantongi nama menteri yang mana akan menjadi pemimpin Badan Penerimaan Negara. Hal itu dikatakan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo. Namun, tugas serta fungsi dari badan yang dimaksud belum cukup jelas.
“Badan Penerimaan Negara nanti akan jadi Kementerian Penerimaan Negara. Menterinya telah ada,” ujar Hashim di acara Diskusi Perekonomian dengan Pengusaha Internasional Senior di dalam Menara Kamar Dagang kemudian Industri (Kadin), DKI Jakarta Selatan, Senin, 7 Oktober 2024.
Pembentukan Badan Penerimaan Negara merupakan bagian dari rencana Prabowo serta duta terpilihnya, Gibran Rakabuming Raka, untuk memecah Kementerian Keuangan. Direktorat yang dimaksud menangani urusan pajak, penerimaan negara tidak pajak, dan juga bea dan juga cukai akan datang dilebur berubah menjadi badan baru setingkat kementerian.
Rencana Prabowo membentuk kementerian yang dimaksud (mulanya Badan Otorita Penerimaan Negara) telah lama tercantum pada Rancangan Awal Rencana Kerja eksekutif (RKP) 2025. Berdasarkan rancangan itu, badan yang nanti akan disebut Kementerian Penerimaan Negara itu akan segera bertugas meningkatkan rasio pajak supaya Anggaran Pendapatan lalu Belanja Negara (APBN) dapat menyediakan ruang belanja yang tersebut memadai bagi penyelenggaraan pembangunan.
Adapun, pemerintah memiliki target rasio pajak untuk tahun depan sebesar 10 hingga 12 persen dari produk-produk domestik bruto. Selain itu, Kementerian Keuangan mengungkapkan penerimaan pajak untuk 2025 ditargetkan sebesar Rp2.189,3 triliun, atau meningkat 13,9 persen dari outlook 2024.
Menurut Kepala Subdirektorat Pengelolaan Penerimaan Pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu Muchamad Arifin, perkembangan pajak pada 2025 akan ditopang oleh perkembangan penerimaan pajak penghasilan (PPh) nonmigas, dan juga pajak pertambahan nilai (PPN) & pajak pemasaran menghadapi barang mewah (PPnBM).
Pemerintahan baru pada masa kini tampak masih merumuskan tugas Kementerian Penerimaan Negara, diantaranya mendefinisikan ulang peran Kementerian Keuangan. Hingga ketika ini, Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran belum membeberkan apa cuma fungsi badan tersebut.
Ekonom sekaligus Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Dradjad Wibowo mengemukakan Badan Penerimaan Negara dapat berperan menyediakan ruang fiskal untuk mencapai perkembangan dunia usaha hingga 8 persen. Belanja yang tersebut dialokasikan senilai Rp3.621,3 triliun di APBN 2025 dinilai kurang untuk hal itu.
Menurut hitungannya, sejumlah Rp1.353 triliun atau sekitar 45 persen dari pendapatan negara akan habis untuk membayar utang, baik yang mana jatuh tempo maupun bunga utang. Total pendapatan negara ia perkirakan berada pada hitungan Rp3.003 triliun tahun depan.
“Di mana ruang fiskalnya? Nah, jawabannya memang sebenarnya kita melalui BPN,” kata Dradjad ke acara Katadata: Indonesia Future Policy Dialogue dalam Le Meridien, DKI Jakarta yang dimaksud ditayangkan ke kanal YouTube Katadata Nusantara pada Rabu, 9 September 2024.
Ia mengemukakan BPN belum berbagai didiskusikan, tetapi badan itu harus mengandung tiga unsur transformasi. Ketiga unsur yang dimaksud adalah perubahan kelembagaan, perubahan fundamental teknologi, serta metamorfosis kultur.
Oyuk Ivani Siagian dan juga Vindry Florentin berkontribusi pada penulisan artikel ini.
Direktur Net TV Tegaskan Tidak Ada PHK Karyawan setelahnya Jajaran Direksi Mengundurkan Diri
Artikel ini disadur dari Prabowo akan Bentuk Badan Penerimaan Negara, Bagaimana Cara Kerjanya?
