JAKARTA – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan segera menyelenggarakan puncak aksi Indonesia Gelap bertepatan dengan pelantikan 481 kepala wilayah terpilih secara serentak di area Istana Merdeka, DKI Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025) atau besok.
Koordinator Pusat BEM SI Herianto membeberkan tuntutan aksi aliansi BEM SI yang terdapat 13 poin bertajuk Indonesia Gelap. Tuntutan itu dalam antaranya cabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran kementerian/lembaga dan juga pemerintah tempat hingga evaluasi total acara Makan Bergizi Gratis (MBG).
13 Tuntutan Mahasiswa Aksi Indonesia Gelap
1. Cabut Proyek Krusial Nasional (PSN), wujudkan reformasi agraria sejati.
2. Wujudkan lembaga pendidikan gratis, ilmiah, lalu demokratis.
3. Tolak Revisi UU Minerba.
4. Hapuskan multifungsi ABRI.
5. Sahkan RUU Warga Adat.
6. Cabut Inpres No 1 Tahun 2025.
7. Evaluasi total MBG.
8. Realisasikan anggaran tunjangan kinerja (Tukin) dosen.
9. Desak Prabowo keluarkan Perpu perampasan aset.
10. Tolak RUU TNI, Polri, kemudian Kejaksaan.
11. Efisiensi Kabinet Merah Putih.
12. Tolak Revisi Peraturan DPR tentang Tata Tertib.
13. Reformasi Polri.
Herianto mengaku kecewa akibat pemerintah bukan menemui massa aksi pada Mulai Pekan (17/2/2025). otoritas tak mendengar pengumuman siswa yang mana turun aksi ke jalan sesuai dengan tajuk Indonesia Gelap.
“Kami sangat kecewa dengan pihak pemerintah yang tersebut tidak ada pernah mirip sekali mau menemui massa aksi pada menyampaikan poin tuntutan kami,” ujarnya, Rabu (19/2/2025).
“Sikap yang mana ditunjukkan itu sesuai dengan tajuk aksi kita Indonesia Gelap artinya pemerintah tidaklah mau mendengar akan pencerahan dari rakyat,” tambahnya.
Puncak aksi diselenggarakan pada waktu kesempatan yang dimaksud tepat agar kepala tempat juga ada beban serta tanggung jawab dengan kebijakan prorakyat.
Menurut Herianto, total massa yang digunakan akan turun aksi Indonesia Gelap berjauhan lebih lanjut besar mengingat tuntutan merekan hingga pada saat ini tiada mendapatkan respons positif dari pemerintah.
“Kita berharap semoga sebelum hal itu terjadi pemerintah harus segera merespons hal tersebut,” katanya.
