JAKARTA – otoritas Indonesia merancang Sistem Data Geospasial yang dimaksud kuat, akurat, lalu akuntabel untuk menyokong target-target konstruksi termasuk Net Zero Emission pada 2060 atau lebih banyak cepat.
Plt Dirjen Planologi Kehutanan dan juga Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup serta Kehutanan (KLHK) Herban Heryandana mengungkapkan Indonesia memulai pembangunan sistem informasi geospasial dengan mengacu terhadap Kerangka Kerja PBB UN IGIF. Menurut Herban, sistem informasi geospasial yang tersebut kuat sangat penting untuk menjawab tantangan pembangunan.
“Misalnya green and blue economy seperti Asta Cita Presiden Prabowo,” katanya ketika memberi pidato kunci pada pertemuan diskusi panel bertajuk Advancing Geospatial Information for Enhancing Climate Action Strategies to Achieve Net Zero Emission pada Paviliun Indonesia pada Kongres Perubahan Iklim COP29 UNFCCC di area Baku, Azerbaijan, Kamis, 14 Oktober 2024.
Herban melanjutkan sistem informasi geospasial yang dimaksud kuat juga sangat diperlukan untuk mencapai target pengurangan emisi karbon dari sektor kehutanan kemudian pemanfaatan lahan (Forestry and Other Land Use/FOLU). Indonesia mencanangkan FOLU Net Sink pada tahun 2030.
“Kita perlu mendirikan sistem monitoring serta reporting yang tersebut kuat untuk FOLU Net Sink dengan mengintegrasikan berbagai data informasi geospasial seperti citra satelit resolusi tinggi, data tutupan hutan, lalu data deforestasi serta degradasi lahan,” katanya.
Terkait hal itu, Kementerian Lingkungan Hidup lalu Kehutanan telah lama memulai pembangunan SIGAP (Sistem Pengetahuan Geospasial) KLHK, yang digunakan merupakan sistem penyelenggaraan informasi geospasial tematik, sekaligus sumber data untuk informasi kehutanan.
SIGAP mengatur 102 informasi geospasial tematik yang mana diperoleh dari berbagai sumber, juga dilengkapi perangkat keamanan lalu kerahasiaan data. Selain itu, SIGAP merupakan open source yang tersebut aksesnya terbuka untuk masyarakat.
Sementara itu Kepala Badan Data Geospasial (BIG) Prof. Muh Aris Marfai yang dimaksud juga menyampaikan pidato kunci pada diskusi yang dimaksud menyatakan pemerintah Indonesia berjanji untuk menyediakan data informasi geospasial untuk mengupayakan perencanaan juga pembangunan, termasuk pada aksi iklim.
