JAKARTA – Satryo Soemantri Brodjonegoro kena reshuffle kabinet. Jabatan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains kemudian Teknologi (Mendikti Saintek) dijabat oleh Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) Brian Yuliarto yang mana dilantik hari ini dalam Istana Negara, Jakarta.
Pengamat Politik sekaligus Direktur Lembaga Kajian Sabang Merauke Circle Syahganda Nainggolan menilai langkah Presiden Prabowo Subianto melakukan pergantian Mendikti Saintek dari Satryo Soemantri Brodjonegoro menjadi Brian Yuliarto sudah ada tepat.
“Terkait pemberhentian Mendikti Saintek Satryo Soemantri Brodjonegoro, Presiden telah lama melakukan langkah yang mana tepat serta cepat. Hal itu penting untuk mendisiplinkan pemerintahan oleh Presiden Prabowo,” kata Syahganda, Rabu (19/2/2025).
Menurut Syahganda, Presiden Prabowo masih perlu lebih besar banyak lagi menjelaskan ide-ide pembangunannya terhadap publik, sehingga diperlukan jajaran menteri pada Kabinet Merah Putih yang digunakan mampu menjabarkan apa yang diinginkan oleh Prabowo. Dia mengawasi konsolidasi pemerintah di melaksanakan pengerjaan berorientasi rakyat pada waktu ini berlangsung intensif.
“Prabowo menghadapi kesulitan pada menjelaskan ide-ide besarnya terhadap kelas menengah, seperti mahasiswa. Sehingga, ia membutuhkan menteri yang digunakan kompatibel pada arus yang digunakan deras,” kata Syahganda yang dimaksud juga lulusan ITB ini.
Syahganda berpendapat, kesalahan Satryo adalah ketidakmampuan menerjemahkan refocusing anggaran negara yang dimaksud dipimpin Prabowo. “Kesalahan Satryo keliru membahasakan kebijakan Presiden terhadap DPR lalu masyarakat,” tuturnya.
Bahkan, lanjut dia, Satryo telah lama melakukan kesalahan dengan menyatakan dampak buruk efisiensi anggaran ketika rapat kerja dengan DPR beberapa waktu lalu, seperti kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT), beasiswa dipotong, kemudian dampak buruk terhadap tunjangan kinerja (tukin) dosen.
Dia melanjutkan, kesalahan Satryo ini memicu kemarahan mahasiswa, yang mana melakukan demo besar-besaran mengkritisi pemerintah. Padahal, hal yang disebutkan bisa saja dihindari.
Selanjutnya, Syahganda meminta-minta agar semua jajaran pemerintahan mampu menerjemahkan kebijakan Presiden Prabowo juga merancang komunikasi yang tersebut baik dengan masyarakat. Persoalan komunikasi urusan politik pemerintah, menurut Syahganda, menjadi ancaman terbesar ke depan.
“Berbagai cita-cita Prabowo yang pro rakyat gagal dipahami masyarakat, khususnya mahasiswa,” pungkasnya.
