
Ibukota Indonesia – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dengan Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menemukan adanya nilai tukar beras pada menghadapi harga jual eceran tertinggi (HET) yang mana dijual pada salah satu toko beras pada waktu inspeksi mendadak (sidak) dalam Wilayah Magelang, Jawa Tengah.
“Hari ini kami tinjau Operasi Pasar Pangan Murah di tempat Magelang. Kemudian kami lakukan sidak juga kami temukan masih ada beras medium yang digunakan dijual di dalam menghadapi HET Rp12.500 per kilogram,” kata Mentan Amran usai melakukan sidak di tempat Magelang, Selasa.
Mentan sama-sama Wamentan melakukan sidak di tempat salah satu toko beras dalam Kecamatan Muntilan, Wilayah Magelang. Turut hadir pula Satgas Pangan Mabes Polri, Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Jawa Tengah, Kapolres Magelang, dan juga Dandim Magelang.
Dalam sidak tersebut, Mentan menemukan adanya jualan beras medium yang melebihi HET yang tersebut telah lama ditetapkan pemerintah, yakni Rp12.500 per kilogram (kg).
Saat berdialog dengan pedagang, Mentan menemukan bahwa permasalahan biaya beras dalam menghadapi HET tidak ada semata-mata berasal dari pedagang, tetapi juga diakibatkan oleh distributor juga pabrik beras yang mana mengedarkan dengan nilai tukar lebih banyak mahal dari yang seharusnya.
“Kami mendapati bahwa peniaga mengambil beras dengan harga jual yang digunakan telah lebih lanjut tinggi dari HET. Hal ini artinya ada permasalahan di tempat tingkat distributor ataupun pabrik beras yang dimaksud harus segera ditelusuri,” ujar Mentan.
Atas temuan tersebut, Mentan segera menginstruksikan Satgas Pangan Mabes Polri lalu Dirkrimsus Polda setempat untuk segera melakukan penelusuran lalu menindak pihak-pihak yang tersebut memainkan biaya beras.
Langkah tegas itu diambil untuk meyakinkan penduduk memperoleh pangan dengan biaya terjangkau.
Amran menegaskan bahwa produksi beras diproyeksikan akan melimpah, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) diperkirakan mencapai 8,67 jt ton pada masa panen pertama Januari-Maret 2025.






